Partisipasi UMKM dalam Gerakan #BanggaBuatanIndonesia DIAPRESIASI

PUTRAINDONEWS.COM

JAKARTA |  Partisipasi aktif para pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam gerakan #BanggaBuatanIndonesia mendapat Apresiasi. Menparekraf mendorong lebih banyak lagi pelaku UMKM untuk ikut bergabung.

Wishnutama Kusubandio saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam peninjauan fasilitas pelayanan publik BPOM di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta, Selasa (7/7/2020) mengatakan, keterlibatan aktif UMKM dalam gerakan #BanggaBuatanIndonesia akan mendorong dan menciptakan permintaan (demand) yang tinggi terhadap produk-produk lokal Indonesia.

“Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang besar, namun di sisi lain juga mendorong kita untuk dapat lebih meningkatkan kehadiran produk-produk lokal yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi,” kata Wishnutama Kusubandio.

Untuk itu penting bagi pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan mempelajari potensi-potensi yang ada. Juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam hal ini platform digital. Pemerintah dikatakannya akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM. Termasuk mempermudah UMKM untuk mendapatkan perizinan usaha maupun sertifikasi produk melalui BPOM.

#BanggaBuatanIndonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pelaku UMKM bertransformasi dari offline ke online melalui platform e-commerce yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Saat ini sudah sebanyak 800.000 UMKM yang bergabung dalam gerakan #BanggaBuatanIndonesia dari target 2 juta UMKM.

BACA JUGA :   Bakti Kominfo Gelar Pendampingan UMKM Go Digital di Sumba Barat

“Dengan memanfaatkan gerakan melalui platform digital tentunya kebutuhan terhadap produk-produk buatan Indonesia bisa meningkat. Itu yang menjadi sangat penting sehingga tidak melulu mencari produk-produk dari negara lain. Inilah yang perlu kita ciptakan sehingga pada kondisi normal baru ini era digital terakselerasi dengan baik,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatan tersebut meminta BPOM agar memberikan perhatian yang besar terhadap UMKM, terutama dalam memberikan relaksasi perizinan bagi UMKM pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Untuk itu ia mendorong agar BPOM menjalankan tiga fungsi terhadap UMKM yakni percepatan, penyederhanaan, dan pembinaan. Percepatan adalah upaya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi UMKM.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, terutama di masa pandemi karena rebound dari UMKM akan jauh lebih cepat dari perusahaan-perusahaan besar. Presiden Joko Widodo menyampaikan produk-produk buatan dalam negeri harus menjadi andalan bangsa, menumbuhkan kepercayaan diri bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bangga terhadap karya bangsa sendiri,” kata Luhut.

BACA JUGA :   Pemudik Harap Waspada, Ini 7 Titik Rawan di Jatim

Kemudian penyederhanaan dalam mempermudah UMKM mendapatkan sertifikasi namun dengan tetap memperhatikan standar yang ada. Menurutnya penerapan inovasi berbasis teknologi dapat memangkas tahapan penerbitan sertifikat.

“Presiden berkali-kali meminta kami bagaimana dapat melakukan efisiensi dan efektivitas, kedua hal itu saling berkaitan,” ujar Luhut.

Yang ketiga adalah proses pendampingan, bahwa BPOM harus dapat mengedukasi UMKM dalam melahirkan produk-produk yang aman.

Sementara Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM. BPOM dikatakannya juga telah menjalankan berbagai program dalam mendukung UMKM. Diantaranya peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan untuk pemenuhan standar maupun inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu juga secara aktif melakukan pendampingan dan coaching clinic bagi UMKM. Diantaranya coaching clinic serta konsultasi online peraturan, standar, sertifikasi sarana, dan registrasi produk.

“BPOM juga memberikan insentif untuk UMKM seperti keringanan biaya PNBP pelayanan publik untuk UMKM,” kata Penny K. Lukito. Red/RH

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!