Budi Mulyawan Dorong Pramono Anung Tuntaskan Masalah Pasar Tumpah Kramat Jati

Putraindonews.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didorong segera menuntaskan persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan solusi menyeluruh. Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar masalah ketertiban, tetapi menyangkut distribusi pangan, mata pencaharian pedagang, kemacetan, kebersihan, hingga tata kelola pasar.

Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau yang akrab disapa Cepy, menilai Pasar Tumpah Kramat Jati merupakan pekerjaan rumah lintas pemerintahan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban.

Menurut Cepy, keberadaan pedagang di luar kawasan resmi Pasar Induk Kramat Jati tidak muncul tanpa sebab. Aktivitas tersebut berkembang karena besarnya aktivitas perdagangan di kawasan tersebut dan keterbatasan daya tampung pasar resmi.

"Pasar tumpah Kramat Jati ini jangan hanya dilihat sebagai pedagang yang mengganggu jalan. Di sana ada rantai ekonomi yang panjang, mulai dari bandar, pengecer, pedagang kecil, kuli panggul, warung makan, sampai jasa angkutan," kata Cepy, Rabu (19/8).

Ia mengatakan Pasar Induk Kramat Jati memiliki posisi penting dalam distribusi sayur dan buah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena itu, menurut dia, kebijakan penanganan harus mampu menjaga fungsi distribusi pangan sekaligus menghilangkan dampak buruk yang dirasakan warga.

"Kalau ditutup atau digusur begitu saja, persoalannya hanya pindah. Tetapi kalau dibiarkan tanpa aturan, warga yang menjadi korban karena macet, sampah, bau dan trotoar yang tidak bisa digunakan," ujarnya.

Cepy menilai persoalan utama Pasar Tumpah Kramat Jati setidaknya mencakup tiga hal, yakni keterbatasan ruang, pengelolaan sampah dan lemahnya penataan aktivitas perdagangan.

"Ini bukan sekadar persoalan pedagang. Penyakitnya adalah tempat yang tidak cukup, sistem logistik yang masih semrawut dan tata kelola yang belum terintegrasi," katanya.

Masalah sampah juga menjadi perhatian serius. Sisa sayur dan buah yang menumpuk dapat mengganggu lingkungan serta menurunkan kenyamanan pedagang dan warga.

"Jangan sampai pedagang disalahkan terus karena sampah, tetapi sistem pengangkutannya tidak disiapkan dengan baik. Harus ada target yang jelas, misalnya tidak boleh ada gunungan sampah yang menginap lebih dari satu hari," kata Cepy.

Ia juga meminta persoalan dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang ditangani secara transparan. Menurutnya, pedagang harus memiliki kanal pengaduan yang aman tanpa khawatir kehilangan mata pencaharian.

"Kalau memang ada pungli atau intimidasi, jangan dibiarkan. Pedagang harus tahu kepada siapa mengadu dan pemerintah harus menjamin mereka tidak mendapat tekanan karena melapor," ujarnya.

Cepy secara khusus meminta Gubernur Pramono Anung menggunakan momentum penuntasan persoalan lama di Jakarta untuk membenahi Kramat Jati secara menyeluruh.

"Kalau Pak Pramono ingin menyelesaikan persoalan yang tertunda dari gubernur-gubernur sebelumnya, Pasar Kramat Jati ini salah satu ujiannya. Jangan berhenti pada penertiban, tetapi selesaikan akar masalahnya," kata dia.

Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, kepolisian, perwakilan pedagang serta warga sekitar.

"Harus ada satu komando. Jangan pedagang berhadapan dengan satu dinas, lalu masalah jalan menjadi urusan dinas lain dan sampah menjadi urusan yang berbeda. Semua harus duduk bersama dan memiliki target yang sama," tuturnya.

Untuk jangka pendek, Cepy mendorong pembagian zona dan jam aktivitas. Bongkar muat kendaraan besar dapat dipusatkan pada malam hingga dini hari, sedangkan aktivitas pedagang eceran ditempatkan pada zona yang telah ditentukan pada pagi hingga sore hari.

"Jam harus jelas, zonanya juga jelas. Setelah jam perdagangan selesai, kawasan harus kembali steril untuk pejalan kaki dan pengguna jalan," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tempat, ia mengusulkan pembangunan pasar penyangga yang dapat beroperasi selama 24 jam. Pasar tersebut dapat digunakan untuk menampung pedagang eceran dan pelaku UMKM yang selama ini berjualan di pinggir jalan.

"Jangan hanya mengatakan pedagang harus masuk ke dalam pasar. Pemerintah juga harus menyediakan tempat yang terjangkau dan sesuai dengan karakter dagangan mereka," ujarnya.

Menurut Cepy, Pasar Jaya juga harus didorong menjalankan fungsi yang lebih luas. Pengelola pasar tidak cukup hanya mengurus area di dalam pagar, tetapi harus menjadi bagian dari penataan ekosistem perdagangan di sekitar pasar.

"Pasar Jaya harus menjadi manajer kawasan, bukan sekadar manajer gedung. Data kios kosong, sistem sewa dan proses mendapatkan tempat harus transparan," kata Cepy.

Ia juga mendorong digitalisasi distribusi agar tidak semua pedagang dan pembeli harus datang bersamaan ke Kramat Jati.

"Kalau transaksi grosir bisa dipesan lebih dulu secara digital, kendaraan bisa diatur kedatangannya. Ini bisa mengurangi penumpukan kendaraan dan membuat distribusi lebih efisien," katanya.

Dalam jangka panjang, Cepy berharap pedagang Pasar Tumpah tidak diposisikan sebagai masalah, tetapi dibina agar naik kelas menjadi pelaku usaha yang tertib.

"Pedagang kecil jangan hanya ditertibkan. Mereka harus diberi kesempatan naik kelas melalui legalitas usaha, pelatihan, akses pembiayaan dan tempat berdagang yang layak," ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian Pasar Tumpah Kramat Jati harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan warga, pedagang dan ketahanan pangan Jakarta.

"Formula sederhananya, tegas kepada pelanggar, rangkul pedagang dan lindungi warga. Kalau tiga hal ini bisa berjalan, Kramatjati tidak lagi menjadi masalah yang diwariskan dari satu gubernur ke gubernur berikutnya," kata Cepy.

Cepy menambahkan, persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati juga akan menjadi salah satu materi dasar dalam pembuatan film pendek. Menurutnya, film tersebut dapat menggambarkan realitas di balik persoalan pasar, termasuk dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tuntutan penataan kota.

"Film pendek ini bukan hanya menggambarkan pasar yang semrawut. Kita ingin menunjukkan kenapa persoalan itu terjadi dan bagaimana solusi konkretnya. Jadi masyarakat bisa melihat persoalan dari dua sisi," ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, Cepy berharap penanganan Pasar Tumpah Kramat Jati tidak lagi berorientasi pada penggusuran, melainkan membangun sistem perdagangan yang lebih tertib, bersih dan tetap mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.

Bisakah Pramono Anung menjadi Gubernur Jakarta yang benar-benar mewujudkan dan memberi solusi atas berbagai persoalan kota Jakarta yang selama ini tertunda?. Red/GW