Dewan Menerima Usulan HMP terkait Pembahasan Status Wapres Gibran

Putraindonews.com, Jakarta – Dinamika politik nasional kembali diwarnai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah DPR RI menerima penyerahan dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota dewan lintas fraksi partai politik, Rabu (11/11/2026). 

Hal tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada parlemen dalam melaksanakan proses pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya terkait sejumlah dugaan persoalan hukum dan konstitusional yang menyangkut persyaratan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penyerahan dokumen usulan HMP tersebut menjadi perhatian karena melibatkan anggota DPR dari berbagai fraksi. 

Partisipasi penuh lintas fraksi membuka peluang bagi pembahasan politik di parlemen, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan yang diajukan telah masuk ke dalam perhatian sebagian anggota legislatif.

Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beserta perubahannya.

Hak tersebut memberikan ruang bagi DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun situasi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Red/HS