Putraindonews.com, Jakarta – Ketentuan mengenai jumlah kementerian dalam pemerintahan resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Para pemohon menilai proporsi kabinet yang terlalu gemuk berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memicu inefisiensi birokrasi.
Baca JugaJampidsus Kembali Usut Kasus Dugaan Korupsi Batubara NunukanAdapun pasal yang digugat yaitu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.
Pasal ini menghapus ketentuan batas maksimal jumlah kementerian sehingga Presiden memiliki keleluasaan menentukan jumlah kementerian dalam kabinet.
Baca JugaIrjen Pol Eko Hadi Dipecat dari PolriDalam permohonannya, para pemohon menilai penghapusan batas tersebut memperluas diskresi Presiden secara signifikan.
Dampaknya terlihat dari pembentukan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki sekitar 48 hingga 49 kementerian.
Baca JugaDiduga Korupsi, Wali Kota Bekasi Dipanggil Kejagung"Menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi," demikian salah satu poin dalam dokumen permohonan yang dikutip dari laman MK, Senin (16/11/2026).
Para pemohon menilai penambahan jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, serta badan-badan baru yang berpotensi meningkatkan belanja rutin pemerintah. Red/HS
Baca JugaKasus Perkosaan, Karier Politik Bupati Kupang di Ujung Tanduk