Koalisi Partai Nonparlemen Usulkan Ambang Batas Parlemen 1 Persen

Putraindonews.com, Jakarta – Sejumlah partai koalisi nonparlemen yang terafiliasi dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menyiapkan naskah akademik untuk RUU Pemilu. 

Naskah akademik yang diperkirakan setebal 200 halaman itu bakal menjadi masukan pembahasan RUU tersebut di DPR.

Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengungkapkan bahwa naskah akademik tersebut memuat 30 isu seputar RUU Pemilu, termasuk isu ambang batas parlemen yang menjadi isu utama.

"Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR," ungkap Said dalam keterangannya, Minggu (27/6).

GKSR sendiri terdiri dari delapan partai non-parlemen, yakni Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Berkarya, PKN, Partai Perindo, PPP, dan PBB.

Melalui draf naskah akademik tersebut, GKSR menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) menjadi 5 persen. Koalisi mengusulkan agar ambang batas parlemen cukup hanya 1 persen.

"Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah," ungkapnya. Red/HS