Komnas HAM Angkat Bicara Soal Tata Kelola MBG

Putraindonews.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti permasalahan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Komnas HAM, persoalan tata kelola MBG bukan sekadar kendala operasional, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola secara struktural dan penguatan akuntabilitas negara.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa perbaikan dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan MBG memenuhi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan yang layak.

"Kami ingin menekankan kembali bahwa penyampaian hasil pengamatan situasi dan pengkajian terhadap tata kelola pelaksanaan program MBG ini tidak dapat dipandang hanya sebagai kendala atau permasalahan operasional semata, tetapi memperlihatkan adanya urgensi perbaikan tata kelola program MBG secara struktural dan juga adanya urgensi untuk melaksanakan akuntabilitas negara terhadap persoalan-persoalan yang telah terjadi atau muncul selama pelaksanaan program MBG selama ini," kata Atnike di Jakarta, Kamis, (8/10).

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam jangka panjang ditujukan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menilai hasil pengamatan menemukan sejumlah persoalan, mulai dari akses penerima manfaat, pemenuhan standar nutrisi, keamanan pangan, tanggap darurat, pemulihan korban, kebebasan berekspresi, hingga status pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Red/HS