Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

"Nurhadi DPR RI Kecewa" Diduga Akibat Diskriminasi Oknum Nakes Pasien BPJS Meninggal

A Arifin • 06 Aug 2026 • 0 komentar
"Nurhadi DPR RI Kecewa" Diduga Akibat Diskriminasi Oknum Nakes Pasien BPJS Meninggal
Anggota DPR RI Komisi IX dari Partai NasDem Dapil Jawa Timur VI Nurhadi, S.Pd., M.H. Ist

Putraindonews.com, Blitar - Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur Nurhadi, S.Pd., M.H. adalah anggota DPR RI dari Partai NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI (meliputi Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, serta Kabupaten Tulungagung). Ia bertugas di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Dia getol memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan sosial yang memadai.

Baca JugaPresiden Minta Hasil Tambang Diserahkan 70 Persen ke Negara

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengkritik tenaga kesehatan (nakes) yang diduga menghina pasien BPJS karena mengeluh harus menunggu delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap. Nurhadi meminta ada pengusutan dugaan pelanggaran etik para nakes yang terlibat.

Nurhadi mengatakan polemik tersebut tak sekadar persoalan komunikasi di media sosial. Namun, menurut dia, juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Baca JugaSufmi Dasco Terseret Bisnis Ilegal di Kamboja Dalam Laporan Tempo

"Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati," kata Nurhadi kepada wartawan, Kamis (6/8/2026). Mengutip laman detiknews.com.

Nurhadi menegaskan profesi tenaga kesehatan merupakan profesi kemanusiaan. Sebab itu, ucapan ataupun perilaku yang terkesan merendahkan penderitaan pasien tak bisa dibenarkan.

Baca JugaTingkatkan Profesionalisme Prajurit, Kodim 0808/Blitar Gelar Latihan Menembak Senjata Ringan Semester II

Politikus NasDem itu juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pasien. Dia berharap peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

"Pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kecanggihan alat dan kompetensi medis, tetapi juga dari sikap empati, etika dan penghormatan terhadap martabat manusia," ujarnya.

Baca JugaDokumen Kasus Suap di Lingkungan ATR/BPN

Nurhadi menilai kasus tersebut perlu diusut secara objektif. Termasuk dugaan pelanggaran etik oleh oknum tenaga kesehatan serta evaluasi terhadap sistem pelayanan rumah sakit. Menurut dia, jika benar terjadi keterlambatan penanganan akibat keterbatasan ruang rawat inap, penyebabnya harus diungkap secara terbuka.

"Masyarakat berhak memperoleh kepastian apakah yang terjadi murni persoalan kapasitas layanan, tata kelola rumah sakit, atau terdapat unsur kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Baca JugaSejumlah Mitra Dapur MBG Gelar Aksi Kemah di Depan Gedung BGN

Dia juga mengingatkan peserta BPJS Kesehatan memiliki hak pelayanan yang sama dengan pasien lainnya. Menurut dia, tak boleh ada stigma maupun perlakuan berbeda terhadap pasien berdasarkan status pembiayaannya.

"BPJS bukan pasien kelas dua. Tidak boleh ada stigma, diskriminasi, ataupun perlakuan berbeda hanya karena status pembiayaannya," kata Nurhadi.

Baca JugaSebanyak 24 Ribu Channel YouTube Ditutup, Diduga Terlibat Penggiringan Opini

Lebih lanjut, Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat pembinaan etika profesi, termasuk etika bermedia sosial.

"Profesionalisme harus tecermin tidak hanya di ruang praktik, tetapi juga dalam setiap interaksi di ruang digital," ujarnya.

Baca JugaSiapkan Pendampingan KKN Gelombang 117, Unhas Bekali 164 Dosen Calon DPK melalui Bimbingan Teknis

Adapun kasus ini mencuat setelah curhatan pasien BPJS bernama Yurizal Tri Chaerawan viral di media sosial. Pada 22 Juli 2026, melalui akun Threads @yurizaltrich, Yurizal mengaku telah menunggu kamar rawat inap selama delapan jam. Dalam unggahannya, ia tidak menyebutkan nama rumah sakit tempat dia dirawat.

"8 jam blm dpt ruangan. Gamau spill RS nya, soalnya gue pake bpjs," tulis Yurizal.

Baca JugaMengejutkan! Habitat Badak Jawa di Ujung Kulon Masuk Peta Kawasan Tambang

Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru dibanjiri komentar bernada menghina. Sebagian akun bahkan menyarankan Yurizal pindah ke ruang jenazah agar lebih cepat mendapat kamar. Ada pula komentar yang menyinggung penyakit serius dan menyakiti diri dengan nada bercanda.

Sejumlah akun yang menuliskan komentar tersebut diduga berprofesi sebagai dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lain berdasarkan informasi yang tercantum di profil media sosial mereka. Namun hingga kini identitas maupun profesi para pemilik akun tersebut belum seluruhnya terverifikasi.

Baca JugaUMP Jakarta Dikritik, Kalah Sama Bekasi dan Karawang

Perbincangan makin meluas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Kabar duka itu disampaikan oleh sepupunya melalui media sosial dan membuat unggahan lama Yurizal kembali viral.

Nurhadi yang asli warga Blitar dan domisili di bumi Sang Proklamator ini begitu getol memperjuangkan hak hak masyarakat, menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang semestinya. Kejadian ini harus berhenti sampai disini dan Nakes harus tetap menjalankan tugas kemanusiaan secara profesional tidak membeda bedakan status sosialnya. Redaksi/Rif.

Baca JugaKetua PSMP Ingatkan Tugas Pokok DPRD Lumajang Terkait Dengan Rendahnya Penyerapan APBD 2026

Bagikan berita:

Berita Terkait