Putraindonews.com, Jakarta - Anggota DPD RI/MPR RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos., M.Sos., menegaskan polemik terkait jabatan Wakil Presiden harus segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Ia menyebut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 telah bersifat final dan tidak boleh menjadi polemik berkepanjangan.
Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Hal itu disampaikan Senator Haji Uma pada Rabu (11/11/2026), seraya meminta seluruh pihak menghormati putusan hukum yang telah ditetapkan.
Baca JugaKomite II DPD RI Minta Agrinas Palma Pastikan Pengelolaan Lahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Berpihak pada Daerah dan Masyarakat"Putusan MA itu final. Tidak boleh bertele-tele," tegas Haji Uma.
Menurutnya, terdapat dua mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, Wakil Presiden mengundurkan diri secara terhormat. Jika jabatan Wakil Presiden kosong, pengisian dilakukan oleh MPR melalui pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Baca JugaIrman Gusman Dorong Simarasok Jadi Model Desa Wisata Berbasis Budaya dan Ekonomi RakyatHaji Uma menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan langkah yang elegan dan bijaksana dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan.
"Kita menghargai kalau sang Wakil Presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan," ujarnya.
Baca JugaTerima 806 Aspirasi, Komite III DPD RI Dorong Pemerintah Perkuat Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan SosialKedua, apabila Wakil Presiden tidak mengundurkan diri, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni melalui tahapan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR.
Ia menjelaskan, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, kemudian MK melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan konstitusi. Selanjutnya, keputusan akhir mengenai pemberhentian berada pada MPR.
Baca JugaSetahun Green Democracy, Ketua DPD RI Sultan Najamudin Dorong Gerakan Hijau Lewat Penanaman 10 Ribu Pohon Mangrove"Kalau proses pemakzulan nanti dilakukan oleh MPR, itu sistem yang sudah pasti. Bukan kudeta, itu konstitusi," kata Haji Uma.
Haji Uma juga meminta agar kabar mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden yang mencuat pada 10 November 2026 segera diperjelas melalui pernyataan resmi. Menurutnya, ketidakpastian yang terus berlarut dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Baca JugaKetua DPD RI Sultan Apresiasi Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh"Proses ini harus segera berjalan. Mundur terhormat lebih elegan, tapi kalau harus dimakzulkan, biarlah MPR yang memutus," pungkas Haji Uma. Red/HS
