Putraindonews.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyinggung perkosaan yang terjadi pada Kerusuhan Mei 1998 sebagai kekerasan seksual yang harus dikutuk dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban.
Kendati begitu, ia menilai istilah “perkosaan massal” harus didukung fakta dan pendokumentasian yang kuat.
Baca JugaHadiri Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades Penataran 2026, ini Pesan Dandim 0808 Blitar"Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras. Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah," ungkap Fadli dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (21/11).
Tidak hanya itu, pihaknya juga memandang bahwa penggunaan istilah tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan arahan dalam penulisan sejarah nasional.
Baca JugaSejumlah Pati dan Pamen Polri Kembali Dimutasi"Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah," katanya.
Pernyataan itu ia unggah di Instagram sehari setelah produser Para Perasuk, Siera Tamihardja, menyebut penyangkalan terhadap pemerkosaan 1998 sebagai tindakan yang menjijikkan dan nirempati di panggung FFI 2026. Red/HS
Baca JugaPublik Soroti Kucuran Dana Milyaran dari Anak Usaha Telkom ke Perusahaan Raffi Ahmad