Harus Tepat Sasaran, Presiden Minta Program Perlindungan Sosial 2020 Segera Dilaksanakan

kominfo-setkab-Persiapan-Jelang-Ratas

PUTRAINDONEWS.COM

Jakarta | 11 Desember 2019.  Presiden Joko Widodo menyatakan dalam APBN tahun 2020, Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta keluarga, dan juga untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 15,6 juta keluarga yang disalurkan nanti lewat kartu sembako.

“Kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp1,32 juta per keluarga per tahun menjadi Rp1,8 juta rupiah per keluarga per tahun,” kata Presiden dalam pengantar Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019) siang.

Untuk pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki prestasi, menurut Presiden, pemerintah juga menyiapkan alokasi KIP Kuliah termasuk lanjutan Bidik Misi untuk kurang lebih 818.000 mahasiswa penerima. “Saya minta semua program-program yang tadi saya sebutan, baik Kartu Pra Kerja, JKN KIS, PKH, baik Bantuan Pangan Non Tunai ini bisa dilaksanakan secepat-cepatnya,” tegas Presiden seraya mengingatkan, yang paling penting penyaluran kartu itu betul-betul tepat sasaran.

Tampak hadir dalam ratas tersebut antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selain itu juga hadir Mendag Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menkop dan UKM Teten Masduki, Mensos Juliari Batubara, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menkes Triawan Agus Putranto, Mendikbud Nadhiem Makarim, dan Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawanti.(**)