Save as PDF

PUTRAINDONEWS.COM

JAKARTA | Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya telah banyak memiliki organisasi serta lembaga yang mengurus dan mengelola UMKM, baik yang bersifat umum maupun khusus dengan asosiasi per sektor yang dapat diintegrasikan dengan program pembinaan dan pengembangan UMKM yang ada di hampir setiap Kementerian, demikian dituturkan ketua umum UMKM naik kelas Raden Teddy kepada awak media, rabu 06/01 di Jakarta.

Namun demikian ketua umum UMKM naik kelas tersebut juga merasa heran mengapa dalam 20 tahun terakhir UMKM tidak juga menunjukkan perkembangan yang signifikan ?

Mungkinkah ada yang salah, atau caranya yang tidak tepat dan efektif, atau jangan jangan para pelaksanannya yang kurang kompeten atau bisa juga karena dalam pengelolaan UMKM membutuhkam cara unik, yakni dengan melakukan pendekatan sesuai karakteristik baik personal UMKM maupun sektor usahanya, jelas Raden Teddy

Adapun, hal tersebut juga masih ditunjang oleh setidaknya tiga kelemahan dalam UMKM yakni ; kompetensi, jaringan pasar dan permodalan, ungkap ketua UMKM Naik Kelas

Bahwa pembinaan kompetensi yang dilakukan selama ini hanya didominasi kepada hard skill dan jarang sekali menyentuh soft skill seperti etika, sikap, carracter building dan sebagainya, terang Teddy.

Hal tersebut masih ditambah dengan data yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan pelaku UMKM didominasi oleh lulusan sebatas sekolah menengah pertama, yang tentunya membutuhkan bimbingan dengan pendekatan yang tidak sama, jelasnya

Hal lainnya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan yang dilakukan selama ini lebih terfokus kepada kepentingan organisasi atau lembaga pembina itu sendiri, baik yang bersifat kepentingan politis, kepentingan pencapaian target, kepentingan pengelolaan anggaran dan kepentingan lainnya, yang hanya menyisakan sedikit nilai manfaat nyata bagi UMKM dalam pengembangan usahanya. Ungkap Raden Teddy Ketua UMKM naik kelas.

Untuk itu, program dan perencaan yang baik tentunya akan menjadi sia-sia tanpa dapat direalisasikan secara baik pada UMKM dengan ukuran keberhasilan secara Kuantitatif perkembangnya UMKM tersebut.

Adapun, rancangan peraturan Pemerintah atas Undang Undang Cipta Kerja tentang Kriteria UMKM yang semula usaha Mikro dengan Omzet dibawah Rp 300 juta, menjadi dibawah Rp 2 Milyar juga bisa menjadi bagian penghambat pengembangan UMKM di Indonesia.

Tentunya kita bisa bayangkan bersama bahwa dengan omzet Rp 300 juta saja masih sangat kecil Usaha Mikro berkembangan Naik Kelas, apalagi dengan Omzet maksimal Rp 2 Milyar. Hal ini dapat mendemotivasi UMKM kedepan. Kiranya hal ini perlu disampaikan untuk bisa menjadi masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dari dunia usaha khususnya segmen UMKM.

UMKM di Indonesua membutuhkan bimbingan teknis yang mereka dapat aplikasikan, butuh bimbingan praktek dalam pemasaran produk mereka juga butuh regulasi yang dapat benar benar dijalankan dalam hal kebutuhan modal, beber ketua UMKM naik kelas.

Tentunya, mengelola UMKM membutuhkan talenta unik yang dapat masuk dalam berbagai aspek kondisi UMKM. Dan yang tidak kalah penting adalah membutuhkan tingkat kesabaran yang luar biasa, karena kondisi UMKM yang tidak mudah memahami materi pembinaan.

untuk itu, pembinaan Soft Skill sangat dibutuhkan kedepan dalam rangka pengembangan UMKM lebih berkelanjutan.

Bahwa, UMKM yang sudah terlanjur dominan berjiwa pengeluh harus dapat diubah menjadi berjiwa petarung dan bermental Juara, namun tentunya hal tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan serta diucapkan, akan tetapi ketua umum UMKM Naik Kelas yakin hal tersebut bisa diubah dengan pendekatan ala UMKM, terangnya.

Kini saatnya organisasi kewirausahaan, lembaga-lembaga yang peduli UMKM merubah cara yang selama ini tidak memberikan perkembangan UMKM secara signifikan, dengan keseimbangan Hard Skill dan Soft Skill secara teknis yang mudah diaplikasikan UMKM, serta dengan bimbingan praktek, dan penggunaan bahasa serta cara yang dipahami oleh UMKM itu sendiri, pungkas ketua umum UMKM naik kelas. Red/Ben

   Send article as PDF