Putraindonews.com, Jakarta – Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua lembaga tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.
Maksud dari penyuratan tersebut adalah untuk meminta bantuan dalam ikut penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong.
Baca JugaTrump Kembali Tebar Ancaman Andai Republik Kalah di Pemilu Sela 2026Alasan kedua lembaga perlu dilibatkan karena mempunyai pengalaman dalam menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Baca JugaJenderal Zhang Shengmin Dipromosi ke Puncak Kekuasaan Militer ChinaPemerintah Aceh menilai tingkat kerusakan infrastruktur imbas banjir dan longsor di 18 kabupaten kota cukup luas sehingga mengakibatkan ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.
Pihaknya juga mencatat hingga hari ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.
Baca JugaAmerika Kirim 10 Pesawat Militer ke IsraelAdapun lembaga yang sudah masuk dalam desk relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," ucapnya. Red/HS
Baca JugaHasil Hitung Cepat Pemilu Israel, Posisi Netanyahu Tidak Aman