Indonesia-Belanda Jalin Kerja Sama Perkuat Keuangan Transisi

Putraindonews.com - Jakarta | Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Belanda dan Indonesia sepakat untuk memperkuat penerapan keuangan transisi.

"Keuangan transisi memiliki peran penting bagi banyak negara di dunia," tulis Sri Mulyani dalam akun instagram resminya @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Senin (17/4).

Tidak hanya membantu mendekarbonisasi ekonomi, Menkeu menyebutkan keuangan transisi juga memperkuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara yang menerapkannya.

Oleh karena itu, Indonesia terus memantau setiap kemajuan dari agenda ini.

Adapun kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pertemuan bilateral dengan Menkeu Belanda Sigrid Kaag di sela-sela acara International Monetary Fund (IMF)-World Bank Spring Meetings 2023 di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (15/4).

Pertemuan bilateral dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut dari upaya mengatasi perubahan iklim. Sebagaimana diketahui, Belanda baru saja mengemban tanggung jawab sebagai Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim periode 2023-2025.

Sri Mulyani menjelaskan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim yaitu dengan melakukan kolaborasi koalisi dengan negara-negara G20

"Isu transisi hijau dan kebijakan untuk memobilisasi sumber pendanaan swasta dapat berkontribusi pada prioritas agenda Keuangan Berkelanjutan dalam Keketuaan G20 India," ucap dia.

Sebelum melanjutkan kepemimpinan Menkeu untuk perubahan iklim bersama Belanda, Sri Mulyani memimpin Coalition for Climate Action Ministerial Meeting dalam rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting 2023 bersama Menkeu Finlandia Annika Saariko.

Dalam forum tersebut, dibahas panduan penguatan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mendorong aksi iklim serta keuangan transisi.

Menkeu RI juga memperkenalkan skema mekanisme transisi energi Indonesia dan Taksonomi ASEAN Versi 2 dalam kesempatan itu.

Sri Mulyani menilai tantangan perubahan iklim membutuhkan tindakan mendesak dan tegas dari semua pihak, termasuk Menkeu di seluruh dunia. Red/HS