Kepala BGN Baru Harus Lebih Masifkan Program MBG, Jangan Abaikan Hak Jutaan Penerima Manfaat

Putraindonews.com Blitar – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah. Menurutnya, keberlangsungan program harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut jutaan anak Indonesia serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Nurhadi menyusul pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatan Kepala BGN yang disebut dilakukan karena alasan kesehatan. Posisi tersebut kini diisi oleh Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA.

Nurhadi menyampaikan penghormatan atas keputusan Nanik S. Deyang dan berharap mantan Kepala BGN itu segera pulih.

"Kami menghormati keputusan Ibu Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," ujar Nurhadi, Rabu (22/7/2026).

Politikus Partai NasDem itu mengaku memperoleh informasi bahwa pengunduran diri Nanik berkaitan dengan rencana menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan telah disampaikan langsung kepada Presiden.

Meski demikian, Nurhadi menegaskan pergantian pucuk pimpinan BGN tidak boleh memengaruhi jalannya Program MBG. Menurutnya, program tersebut memiliki dampak langsung terhadap jutaan anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi dari pemerintah.

"Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, pergantian pejabat tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Nurhadi meminta pemerintah segera memastikan BGN dipimpin oleh sosok yang definitif, memiliki integritas, serta mampu mengambil keputusan secara cepat agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tengah pelaksanaan program.

Ia menilai BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.

Menurutnya, pergantian pimpinan juga harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut, kata Nurhadi, perlu mencakup aspek distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi proses pengadaan, hingga efektivitas sistem pengawasan di lapangan.

"Program sebesar ini tidak cukup hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat," ujarnya.

Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Di akhir keterangannya, Nurhadi mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengutamakan kepentingan masyarakat di atas dinamika pergantian pejabat.

"Kepentingan masyarakat Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat. Yang terpenting adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima," pungkasnya. Redaksi : Rif