Putraindonews.com, Blitar – Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Satgas Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Elim Tyu Samba, menegaskan Program MBG perlu dilakukan evaluasi, namun bukan untuk dihentikan. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Blitar di depan Kantor DPRD Kota Blitar, Senin (29/6/2026).
Didampingi anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Tan Ngi Hing, Elim menyampaikan bahwa berbagai masukan masyarakat akan dijadikan kritik konstruktif untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. “Keberadaan MBG sangat membantu menurunkan angka stunting di Kota Blitar secara signifikan. Program ini tidak harus ditutup, tetapi perlu dievaluasi agar kekurangan yang ada bisa diperbaiki,” ujar Elim.
Baca JugaMenlu Singapura Kunjungi Indonesia di Tengah Memanasnya Hubungan Indonesia-SingapuraIa menegaskan Pemerintah Kota Blitar tidak mendukung penghentian Program MBG yang menjadi bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, manfaat program tersebut dirasakan oleh balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga pelajar.
Senada dengan itu, anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Tan Ngi Hing menyebut Program Strategis Nasional, baik MBG maupun KDMP, telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk membuka lapangan kerja dan mendukung sektor pertanian.
Baca JugaHUT ke-9, IMO-Indonesia Tegaskan Pentingnya Kualitas Pemberitaan“Evaluasi perlu dilakukan, tetapi kalau sampai menutup MBG atas nama masyarakat, kami menolak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim juga menyatakan dukungannya terhadap evaluasi program agar pelaksanaannya kembali pada tujuan utama, yakni pemenuhan gizi masyarakat.
Baca JugaPria di Tangerang Terkejut Usai Ditagih Pajak Rp137 Juta dari McLeren“Esensi Program MBG adalah pemenuhan gizi. Pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh,” kata Syahrul.
Ia menambahkan kondisi fiskal saat ini menuntut penggunaan anggaran negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Baca JugaCatat! Operasi Patuh Semeru Digelar Hari Ini hingga 8 November 2026“Program Strategis Nasional tetap harus berjalan karena manfaatnya dibutuhkan masyarakat. Namun pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Audiensi yang digelar Aliansi Masyarakat Blitar tersebut diawali aksi jalan kaki dari kawasan Istana Gebang menuju Kantor DPRD Kota Blitar dengan membawa kain putih sepanjang puluhan meter yang ditandatangani peserta aksi.
Baca JugaSherly Tjoanda Harapkan Apindo Malut Berdampak NyataKoordinator aksi, Mariono Setyo Budi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni gerakan masyarakat yang bertujuan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG. Red/Rif