Putraindonews.com, Berlin - Migrasi ilegal ke Eropa meningkat drastis pada tahun 2023. Jerman menjadi tujuan utama, kata Kepolisian Kriminal Federal Jerman pada Rabu (21/8).
Menurut angka resmi terbaru sebagaimana dilansir dari Anadolu, penyeberangan perbatasan ilegal di seluruh perbatasan eksternal Uni Eropa (EU) meningkat dari 326.300 menjadi 380.200, angka tertinggi sejak 2016.
Baca JugaTrump Kembali Tebar Ancaman Andai Republik Kalah di Pemilu Sela 2026Di Jerman, Kepolisian Kriminal Federal (BKA) mencatat 266.224 kasus masuk dan tinggal secara ilegal pada tahun 2023, mewakili peningkatan lebih dari 33 persen dari tahun sebelumnya.
Banyak migran ilegal ini adalah pencari suaka dari Suriah dan Afghanistan.
Baca JugaJenderal Zhang Shengmin Dipromosi ke Puncak Kekuasaan Militer ChinaDalam banyak kasus, masuk secara ilegal ke Jerman difasilitasi oleh perdagangan manusia, menurut laporan BKA.
Dari mereka yang diselundupkan ke Jerman, hampir 42 persen berasal dari Polandia, 29 persen dari Austria, dan 22 persen dari Republik Ceko.
Baca JugaAmerika Kirim 10 Pesawat Militer ke IsraelSebagian besar dari mereka bepergian dengan berjalan kaki (37 persen), menggunakan van kecil (26 persen), atau mobil (24 persen).
Pemerintah koalisi kiri-liberal Jerman yang dipimpin oleh Kanselir Olaf Scholz telah berada di bawah tekanan dari partai oposisi untuk menangani migrasi di luar jalur resmi itu.
Baca JugaHasil Hitung Cepat Pemilu Israel, Posisi Netanyahu Tidak AmanPenanganan itu juga untuk merespon otoritas lokal yang mengeluhkan krisis dalam menyediakan akomodasi dan dukungan sosial untuk migran baru yang tiba.
Partai sayap kanan AfD, yang menjalankan platform anti-imigrasi, telah melihat peningkatan popularitasnya menjelang pemilihan daerah penting bulan depan di tiga negara bagian timur Jerman.
Baca JugaInggris dalam Siaga Perang, Sebut Waktu Tinggal 1.000 Hari LagiMenurut jajak pendapat terbaru, AfD diperkirakan akan berada di posisi teratas di Thuringia dan Brandenburg, sementara para pengamat meramalkan persaingan ketat dengan Partai Kristen Demokrat di negara bagian tetangga, Saxony. Red/HS