Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

Prof Mufti Mubarok Dorong APEC 2026 Perkuat UMKM dan Perlindungan Konsumen

S Samsuddin • 19 Nov 2026 • 0 komentar
Prof Mufti Mubarok Dorong APEC 2026 Perkuat UMKM dan Perlindungan Konsumen
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof Mufti Mubarok. Foto: Dok. Pribadi

Putraindonews.com, Tiongkok - Prof. M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perlindungan Usaha dan Hukum UMKM dan Koperasi sekaligus Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), mendorong agar kerja sama APEC 2026 memperluas pasar UMKM dan memperkuat perlindungan konsumen 

Menanggapi penyelenggaraan KTT APEC di Tiongkok, Mufti menilai kepentingan pelaku usaha dan konsumen perlu menjadi perhatian bersama dalam kerja sama ekonomi kawasan. Penguatan daya saing usaha harus berjalan seiring dengan jaminan mutu produk, keterbukaan informasi, dan keamanan transaksi.

Baca JugaViral! Hewan Purba Pterodactyl yang Punah 66 Juta Tahun Lalu Terbang di Langit Mexico

“Indonesia perlu membawa agenda yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. UMKM harus memperoleh kesempatan lebih luas untuk menjual produknya, sementara konsumen mendapatkan barang yang aman, harga yang transparan, dan kepastian penyelesaian ketika terjadi masalah,” ujar Mufti.

KTT APEC 2026 di Shenzhen, Tiongkok, dijadwalkan pada 18–19 November 2026. Tema tahun ini adalah “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”, dengan tiga prioritas berupa keterbukaan, inovasi, dan kerja sama. 

Baca JugaTrump Dinilai Bakal Lebih Nekat Usai Kalah Pemilu

Memperluas pasar dan memperkuat kapasitas UMKM

Mufti mendorong agar kerja sama ekonomi kawasan diterjemahkan menjadi program pendampingan yang dapat dijangkau UMKM. Dukungan tersebut perlu mencakup pemenuhan standar produk, penguatan kemasan dan merek, akses pembiayaan, serta pertemuan bisnis dengan calon pembeli dan mitra distribusi.

Menurutnya, kemitraan dengan pelaku usaha di Tiongkok dan ekonomi anggota APEC lainnya perlu membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke rantai pasok regional. Kerja sama investasi juga perlu diarahkan pada pengembangan pemasok lokal dan peningkatan keterampilan agar manfaatnya menjangkau usaha di berbagai daerah.

Baca JugaAlarm Bahaya? AS Tiba-Tiba Hentikan Seluruh Penerbangan

“Kesiapan UMKM harus dibangun secara nyata. Pelaku usaha perlu memahami standar pasar tujuan, mampu menjaga kualitas, dan mendapatkan mitra dagang yang dapat dipercaya. Di situlah pendampingan pemerintah, KADIN, dan berbagai asosiasi usaha menjadi penting,” katanya.

Ia juga mengusulkan perluasan akses teknologi yang terjangkau untuk pencatatan usaha, pengelolaan persediaan, dan pemasaran. Pendampingan penggunaannya perlu diberikan agar digitalisasi membantu UMKM bekerja lebih efisien dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi usahanya.

Baca JugaTragis! Lagi Tengah Bersandar, Kapal Pesiar Dihantam Tanker

Memperkuat perlindungan konsumen dalam perdagangan digital

Dari perspektif perlindungan konsumen, Mufti menekankan perlunya perhatian terhadap identitas penjual, kejelasan informasi produk, serta transparansi seluruh biaya sebelum pembelian. Perdagangan lintas batas perlu disertai informasi yang mudah dipahami mengenai pengiriman, garansi, pengembalian barang, dan penanganan keluhan.

Ia mendorong penguatan kerja sama untuk mencegah penipuan transaksi, menangani peredaran produk berbahaya atau tidak sesuai informasi, serta melindungi data pribadi. Penyedia platform perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan menjelaskan pihak yang bertanggung jawab ketika konsumen menghadapi persoalan.

Baca JugaTerlibat Baku Hantam di Lobi Hotel, Merah Tuding Usman dan Rekannya Bermain Licik

“Kepercayaan konsumen merupakan modal penting bagi dunia usaha. Ketika pembeli merasa aman dan keluhannya ditangani dengan jelas, hubungan dagang dapat tumbuh lebih kuat. Karena itu, perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing,” tegas Mufti.

Mendorong tindak lanjut yang terukur

Mufti mengajak pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi konsumen menyiapkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengusulkan agar perkembangan kerja sama dipantau melalui bertambahnya UMKM yang memenuhi standar pasar tujuan, terbentuknya kemitraan dagang yang berkelanjutan, serta perbaikan layanan pengaduan konsumen.

Baca JugaPresiden Donald Trump Tawari Bos UFC Jadi Jubir Gedung Putih

Ia berharap momentum APEC 2026 memperkuat kerja sama Indonesia dengan mitra kawasan dalam membangun perdagangan yang terbuka, adil, dan dapat dipercaya. Dengan arah tersebut, peluang pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin dapat dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan kerja sama ekonomi harus terlihat dalam kehidupan masyarakat: usaha berkembang, kesempatan kerja bertambah, dan konsumen semakin terlindungi. Itulah manfaat yang perlu kita perjuangkan melalui APEC,” tutup Mufti. Red/HS

Baca JugaPresiden Paraguay Dimakzulkan

Bagikan berita:

Berita Terkait