Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

Realisasi APBD Lumajang Baru 52,48 Persen, PSMP Soroti Lambatnya Belanja Modal

D Didik • 15 Nov 2026 • 0 komentar
Realisasi APBD Lumajang Baru 52,48 Persen, PSMP Soroti Lambatnya Belanja Modal
Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Soroti Lambatnya Belanja Modal Lumajang. Didik/Putraindonews

Putraindonews.com, Lumajang - Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Hingga Triwulan III, realisasi belanja daerah baru mencapai 52,48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2,346 triliun.

Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang beredar, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,231 triliun. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp1,115 triliun atau 47,52 persen yang belum terealisasi.

Baca JugaBilal Hasan Takluk atas Luis Gurule

Kondisi tersebut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP). Organisasi ini menilai rendahnya penyerapan anggaran perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, terutama terkait efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Ketua PSMP, Didik, menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hingga Triwulan III baru mencapai 11,58 persen. Dari pagu anggaran sebesar Rp210,48 miliar, realisasinya baru mencapai Rp24,36 miliar.

Baca JugaTower Crane di Kuningan Roboh, Satu Pekerja Tewas

Capaian tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pelayanan publik, peralatan, serta aset daerah yang memiliki manfaat jangka panjang.

"Ini menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Capaian realisasi belanja sebesar 52,48 persen hingga Triwulan III perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya perangkat daerah yang memiliki program pembangunan fisik dan pengadaan aset," tegas Didik, Minggu (15/11).

Baca JugaNgeri! WNI yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Ternyata Dikontrak hingga hingga Tewas

Menurutnya, persoalan penyerapan anggaran bukan sekadar menyangkut angka realisasi dalam laporan keuangan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana anggaran publik yang telah direncanakan dapat diwujudkan menjadi pembangunan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran daerah, lanjutnya, merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat secara nyata.

Baca JugaData Sadapan Presiden Bocor, LSP Terancam Hukuman Mati

"Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat Lumajang," ungkap Didik.

PSMP Minta Pemkab Beri Penjelasan Terbuka

Selain belanja modal, PSMP juga menyoroti realisasi sejumlah komponen belanja lainnya yang belum mencapai target optimal.

Baca JugaRamai! Beredar Biodata Anggota MPR Hanya Tamatan SMA

Berdasarkan data evaluasi tersebut, belanja operasional dengan pagu Rp1.731,39 miliar baru terealisasi Rp998,98 miliar atau 57,70 persen.

Sementara itu, belanja transfer dari pagu Rp393,87 miliar terealisasi Rp205,34 miliar atau 52,14 persen. Adapun belanja tidak terduga dengan pagu Rp10,96 miliar baru terserap Rp2,81 miliar atau 25,67 persen.

Baca JugaJaksa Agung ST Burhanuddin Disorot dalam Momentum Bersih-Bersih Prabowo

PSMP meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut.

Sejumlah kemungkinan yang perlu dijelaskan antara lain keterlambatan perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tender proyek, kendala teknis, hingga lemahnya koordinasi antar-OPD.

Baca JugaDewan Jabar Angkat Bicara Soal Aksi Membalik Foto Wapres Gibran

Menurut Didik, apabila rendahnya realisasi anggaran disebabkan persoalan-persoalan tersebut, dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat. Terutama ketika program pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya berjalan justru mengalami keterlambatan.

"Semua harus dijelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik, khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana APBD yang bersumber dari uang rakyat ini digunakan. Jangan sampai rendahnya penyerapan anggaran berdampak pada tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya sudah bisa dirasakan masyarakat," pungkas Ketua PSMP tersebut.

Baca JugaSiap-Siap! Pemerintah Kejar Target Penerimaan Pajak Sebesar Rp514 Triliun di Dua Bulan Tersisa

PSMP berharap Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyerapan anggaran di masing-masing OPD. Red/DK

Bagikan berita:

Berita Terkait