Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

Terima KPPI, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

S Samsuddin • 07 May 2024 • 0 komentar
Terima KPPI, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

Putraindonews.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) akan bekerjasama meningkatkan edukasi politik bagi perempuan. Baik melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Focus Group Discussion, dan berbagai kegiatan lainnya, guna mendukung kemajuan peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia.

Hal ini disampaikan Bamsoet sapaan politisi Partai Golkar itu, saat menerima jajaran pengurus DPP KPPI di Jakarta, Senin (6/5/24) kemarin.

Baca JugaLestari Moerdijat: Tingkatkan Minat Baca Masyarakat secara Konsisten

Hadir jajaran Kaukus Perempuan Politik Indonesia antara lain, Dewan Kehormatan Ratu Dian Hatifah, Presidium Kanti W. Janis, dan Sekjen Lis Dedeh. Hadir pula Nurikasari, Ammy Amalia Fatma Surya, dan Jeane IB.

Menurut penilaian Bamsoet, KPPI juga concern menyuarakan pentingnya perbaikan sistem politik dalam penyelenggaraan Pemilu, agar senantiasa sesuai jati diri bangsa yang bebas dari politik uang dan berbagai pelanggaran lainnya. Serta pentingnya partai politik mereformasi diri agar senantiasa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Baca JugaGelar Rapim, BP MPR Tetapkan Lima Topik Kajian 2026 dan Program Kegiatan Baru tentang Konstitusi

"Kritik terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak sudah banyak disuarakan, baik oleh akademisi hingga praktisi politik itu sendiri. Tidak heran jika kini mulai disuarakan kembali penerapan sistem proporsional tertutup," ujarnya lagi.

Sebetulnya, lanjut mantan Ketua DPR RI itu, diluar sistem proporsional terbuka atau tertutup, ada satu alternatif lain, yakni campuran terbuka dengan tertutup.

Baca JugaLestari Moerdijat: Pangkas Ketimpangan Kasus Pernikahan Dini di Tanah Air

"Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktifis, akademisi serta praktisi, sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat Caleg dekat dengan rakyat," ujarnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan juga, kalau sejauh ini peran perempuan dalam politik memang sudah meningkat, namun potensinya masih sangat besar untuk terus ditingkatkan. Kajian Perludem memperkirakan, Pemilu 2024 memberikan hasil signifikan bagi perempuan, dimana jumlah sementara perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI meningkat dari 20,5 persen pada Pemilu 2019 menjadi 22,1 persen pada Pemilu 2024.

Baca JugaBencana Hidrometeorologi Terus Terjadi, Eddy Soeparno Tegaskan Urgensi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

"Jumlah perempuan di DPR RI diprediksi mencapai 128 orang, dari sebelumnya 118 orang. Jumlah tersebut masih harus menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Namun angkanya diprediksi tidak akan terlalu turun signifikan," sebut dia lagi.

Dikatakan, peningkatan keterpilihan perempuan dalam Pemilu 2024, walaupun belum seperti yang diharapkan, namun telah membuktikan bahwa keberpihakan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu telah memberikan hasil signifikan.

Baca JugaBicara di Forum Geothermal Dunia, Eddy Soeparno Mengajak Investor Tanam Modal di Proyek Panas Bumi Indonesia

Dibalik fakta meningkatnya keterpilihan perempuan di DPR RI, tetap tidak bisa menutup mata terhadap berbagai sengkarut penyelenggaraan Pemilu 2024, yang masih banyak merugikan perempuan. Selain masih maraknya politik uang, hasil kajian Netgrit terhadap daftar calon tetap DPR RI menunjukan masih adanya partai politik yang belum memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di semua daerah pemilihan.

"Jikapun kuota perempuan terpenuhi, rata-rata Caleg perempuan tidak mendapatkan nomor urut 1. Sistem pemilu memang menggunakan proporsional terbuka suara terbanyak, namun posisi nomor urut 1 tetap memiliki privilege tersendiri didalam masyarakat," pungkas Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (salah satu dari tiga Ormas pendiri Golkar/Trikarya) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini. Red/HS

Baca JugaWaka MPR RI, A.M. Akbar Supratman, Bertemu Kepala Daerah Se-Sulawesi Tengah, Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

Bagikan berita:

Berita Terkait