Putraindonews.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pentingnya memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menekankan komitmen untuk mengaktualisasikan kelima silanya dalam kehidupan sehari-hari.
“Jika Soekarno (Presiden RI pertama) menyebutkan Pancasila sebagai ‘philosopische grondslag’ atau ‘weltanschauung’, maka dasar negara tersebut harus menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara secara struktural,” kata Haedar di Yogyakarta, Sabtu (1/6/2024).
Haedar menekankan pentingnya menjalani kehidupan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nilai keyakinan ketuhanan itu dikembalikan pada agama masing-masing yang dianut warga bangsa.
“Jadi, Indonesia harus menghindari menjadi negara sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan,” imbunya.
Dalam konteks bernegara, Haedar menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia mengakui keberadaan agama, dan negara harus bertuhan.
“Para penyelenggara dan pejabat negara wajib beragama dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya,” ujar Haedar seraya menambahkan bahwa para pejabat harus takut kepada Tuhan, tidak melakukan korupsi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Haedar juga menyoroti pentingnya sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam pengelolaan negara. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban mesti dijunjung tinggi, ditegakkan, serta dipraktikkan dalam berbangsa dan bernegara.
“Sila Persatuan Indonesia, harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan bukan hanya sebagai slogan. Aktualisasi persatuan jangan hanya ketika sejalan dengan kepentingan sendiri, tetapi harus mencakup semua komponen bangsa,” sebut dia.
Terkait sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Haedar menyoroti pragmatisme dan oportunisme yang seringkali menghalalkan segala cara demi kepentingan politik sesaat.
“Politik dan demokrasi Indonesia kehilangan jiwa hikmah-kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan,” ujarnya.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurut Haedar, sering terabaikan.
“Kesenjangan sosial dan kemiskinan masih menjadi realitas di negeri ini, sementara oligarki politik dan ekonomi makin menjerat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan,” kata Haedar.
Haedar mengingatkan bahwa Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sebagai retorika atau teori utopia.
“Seluruh pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan institusi pemerintahan serta komponen bangsa lainnya wajib hukumnya ber-Pancasila dalam kehidupan nyata,” tegasnya.
Pancasila yang dijalankan sebagai kata kerja, bukan kata benda, akan menjadikan Indonesia jaya menuju cita-cita yang ditorehkan para pendiri negara, demikian Haedar Haedar Nashir. Red/HS