Putraindonews.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut bahwa pihaknya bakal mengundang KPK, Lokataru, dosen Gandjar Bondan, Kementerian HAM, Komnas HAM, hingga badan eksekutif mahasiswa untuk meminta masukan terkait pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Masa Persidangan Tahun Sidang 2025-2026.
Ia menjelaskan, sejumlah pemikiran dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memastikan KUHAP baru tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Adapun Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 telah dimulai sejak 15 Agustus 2025.
“Pendeknya lebih baik tidak ada KUHAP baru kalau sampai melemahkan pemberantasan korupsi,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (19/8).
Di samping itu, kata dia, Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terkait revisi KUHAP tersebut.
Pada masa sidang ini, dia mengatakan Komisi III DPR juga akan menindaklanjuti surat dari Mahkamah Konstitusi terkait adanya hakim konstitusi yang akan segera pensiun.
Ia menambahkan, Komisi III DPR juga menunggu hasil kerja panitia seleksi Komisi Yudisial yang saat ini sedang bekerja.
Sementara itu, Komisi III DPR juga tetap akan melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung yang sudah disampaikan oleh Komisi Yudisial melalui surat 11 Agustus 2025 lalu.
“Seleksi calon hakim Agung akan dilaksanakan mulai 9 September yang akan datang,” ucapnya.
