Eks Guberur Kaltim Diperiksa KPK

Putraindonews.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil eks Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.

“Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama AFI, DDW, dan ROC,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Selasa (8/10).

Menurut informasi yang dihimpun selain Awang Faroek, kedua saksi lainnya adalah Ketua Kadin Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiaries Tania (DDW) dan Rudy Ong Chandra (ROC) selaku Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugerah Pancaran Bulan, dan Pemegang Saham 5 persen PT Tara Indonusa Coal.

BACA JUGA :   Satgas Kamseltibcar Lantas OMB Kapuas Polda Kalbar Tetap Konsisten Laksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Meski di Hari Libur Natal

Namun, pihak KPK belum memberikan konfirmasi apakah para saksi tersebut telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan mengai materi apa saja yang akan didalami pada pemeriksaan tersebut.

Untuk diketahui, pada tanggal 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Meski demikian, KPK belum bisa menyampaikan soal inisial dan jabatan tersangka karena penyidikan yang sedang berjalan.

Terkait dengan perkara tersebut pihak KPK telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

BACA JUGA :   Komjen Pol Agus Andrianto Resmi Dilantik jadi Wakapolri

“Pada tanggal 24 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT, dan ROC,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

Tessa menjelaskan bahwa larangan ke luar negeri tersebut berlaku untuk 6 bulan dan larangan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan ketiganya dibutuhkan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!