Putraindonews.com, Jakarta – Tokoh masyarakat Yakub F. Ismail memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi di PT Pertamina.
“Pastinya saya sangat mendukung ketegasan pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo yang beberapa hari lalu menyatakan akan membersihkan oknum-oknum yang tersandung praktik korupsi di tubuh Pertamina,” kata Yakub di Bilangan, Jakarta, Minggu (2/3).
Yakub menilai pengungkapan kasus korupsi di Pertamina oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan kerugian hingga nyaris menembus Rp1.000 triliun menunjukkan salah satu yang tertinggi saat ini mengenai tingkat keparahan korupsi di perusahaan BUMN.
“Kalau dicermati nilai kerugian korupsi di BUMN, maka PT Pertamina adalah yang tertinggi di antara deretan kasus korupsi di perusahaan plat merah hari ini,” ucapnya.
Adapun sumber kerugian negara nyaris mencapai seribu triliun rupiah didapatkan dari estimasi kerugian total dari kerugian Rp 193,7 T yang disampaikan Kejagung.
Semula, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar di gedung Kartika Kejagung, Senin (24/2) mengungkap ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.
Kerugian bersumber dari berbagai komponen, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri serta impor minyak mentah melalui broker.
“Impor BBM melalui broker, juga pemberian kompensasi dan pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi,” ungkap Abdul Qohar.
Adapun rincian kerugian ini bersumber dari beberapa aspek terkait tata kelola minyak mentah.
Untuk kerugian ekspor minyak mentah dalam Negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun.
Dalam perkembangannya sejumlah pengamat mencoba menguliti persoalan ini dengan mendalami kerugian lebih lanjut dari sumber di atas.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief, dalam cuitannya di plaform X, pada Jumat (28/2) mengatakan bahwa kerugian di atas Rp193,7 kemungkinan lebih besar jika asumsinya telah terjadi selama lima tahun.
“Jadi kalau kita berasumsi kerugian tersebut terjadi selama lima tahun dari 2018-2023 (Fajar.co.id, 27/2/2025) dengan angka konstan kerugian Rp193,7 T, maka dikali lima tahun angkanya nyaris menyentuh Rp1.000,” ujarnya.
Dengan demikian, asumsi dari mana sumber kerugian negara sebesar Rp1000 triliun akibat kasus korupsi Pertamina ini dapat dimengerti.
Untuk itu, Yakub sangat setuju jika pemerintah tegak lurus menghukum seberat-beratna para pelaku baik yang sudah terbukti maupun sedang dalam penyelidikan.
“Pemerintah wajib menyisir siapa saja yang terindikasi terlibat dalam kasus ini untuk diadili seberat-beratnya sesuai kerugian yang dialami negara akibat praktik yang mereka lakukan,” tekannya.
Sisir dari Hulu Sampai Hilir
Yakub bahkan meminta aparat penegak hukum agar memeriksa dari hulu sampai hilir siapa-siapa saja yang berpotensi terlibat dalam kasus ini.
“Kalau kita menyimak pernyataan yang dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baru-baru ini, yang juga geram adanya kasus ini, mengungkapkan bahwa dirinya memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Rekaman-rekaman ini diyakini akan membuka tabir korupsi yang bisa didalami dalang dan pihak-pihak terkait,” katanya.
Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia itu lebih lanjut menyatakan, bila pemerintah berani dan siap untuk membongkar kasus ini, maka cukup Ahok dipanggil untuk memberikan keterangan lebih jauh dalam menguak perkara ini lebih detil.
“Sekarang begini, pak Ahok sudah speak-up, bahkan bersedia untuk “buka-bukaan”. Berani gak ini kasus dibuka lebih luas. Karena saya yakin, oknum-oknum yang tertangkap boleh jadi hanya beberapa. Sementara, yang ikut terseret dalam permainan ini (sebagaimana dinyatakan Ahok) mungkin jumlahnya jauh lebih banyak, sehingga penegak hukum bisa mengadili para pelakunya,” paparnya.
Yakub meyakini perkara ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Ini bisa dilihat dari bentuk pembelaan-pembelaan yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang merasa khawatir kasus ini diungkap secara terang-terangan.
“Seperti sudah saya katakan bahwa kasus ini besar. Sehingga butuh komitmen, keseriusan, energi dan keberanian untuk mengungkapnya secara terbuka,” urainya.
Namun demikian, dirinya percaya di bahwa pemerintahan Prabowo Subianto yang terkenal tegas dan komitmen atas kepentingan rakyat, kasus ini akan tetap terbongkar.
“Siapa yang meragukan sosok pak Prabowo. Saya percaya dengan ketegasan beliau, kasus korupsi Pertamina ini akan terkuak dan siapa saja pelaku yang terlibat pasti akan terungkap,” pungkasnya. Red/HS
