Senator Dukung Langkah BP2D Kepri Soal Insiden Nelayan Diintimidasi Polisi

Putraindonews.com,Jakarta – Senator Ria Saptarika mendukung langkah Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri yang meminta penjelasan otoritas Singapura terkait insiden nelayan Belakangpadang mendapat intimidasi Polisi Maritim negara tersebut.

“Saya mendukung penuh langkah BP2D Kepri yang telah meminta penjelasan resmi dari pihak Singapura terkait insiden tersebut,” ujar Ria dalam keterangannya diterima di Batam, Minggu (29/12).

Senator asal Kepri tersebut, menyebut perlu ada investigasi yang transparan dan menyeluruh dari kedua belah pihak (Indonesia dan Singapura) untuk mengklarifikasi kronologi kejadian yang dialami nelayan Belakangpadang tersebut secara detail, seperti lokasi persis kejadian, dan status perairan tersebut berdasarkan perjanjian perbatasan yang berlaku.

BACA JUGA :   Kejati Riau Setujui Perkara Penghentian Penuntutan

Kemudian, lanjut dia, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, baik dari nelayan Indonesia maupun petugas patroli Singapura, mencari tahu motif tindakan petugas patroli Singapura serta dasar hukum yang digunakannya.

Selain itu upaya tersebut, kata Ria, Pemerintah Indonesia harus memastikan perlindungan dan keamanan bagi nelayan Indonesia yang mencari nafkah di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga.

Perlindungan ini mencakup, pertama, sosialisasi dan edukasi yang jelas mengenai batas-batas wilayah perairan dan aturan yang berlaku bagi nelayan. Kedua, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, seperti Bakamla, TNI AL, dan KKP untuk pengawasan dan patroli di wilayah perbatasan.

BACA JUGA :   Kejagung Tepis Tudingan Plagiasi Pandangan Ahli di Sidang Praperadilan Tom Lembong

Ketiga, pendampingan hukum dan advokasi bagi nelayan yang menjadi korban tindakan aparat negara lain. Keempat, Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah diplomasi yang intensif dengan Pemerintah Singapura untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan konstruktif.

Menurut dia, langkah ini dilakukan melalui jalur bilateral, seperti pertemuan antarpejabat terkait, atau melalui mekanisme yang telah disepakati oleh kedua negara, untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum bagi nelayan di wilayah perbatasan.

“Saya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi nelayan Indonesia dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,” ujarnya. Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!