Desy Ratnasari: Bantuan Pendidikan Harus Perhatikan Keunikan Setiap Daerah

Putraindonews.com – Jakarta |  Pemerintah dimbau agar setiap bantuan pendidikan bagi sekolah harus mempertimbangkan kondisi dan keunikan daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari setelah melakukan kunjungan kerja spesifik di dua sekolah di Brebes, Jawa Tengah, pada Kamis (16/11/2023) kemarin.

Desy menyatakan ini setelah mendapati ajwa bantuan perangkat laptop kurang efektif penggunaannya. Diakui bantuan laptop chromebook ini dari pemerintah memang ada manfaatnya, hanya saja nilai universalitasnya dinilai tidak efektif.

“Soalnya sekolah-sekolah itu ada yang tidak punya penyimpan perangkat itu, sehingga khawatir dan takut hilang jika disimpan di sekolah atau dibawa pulang oleh guru,” sebutnya lagi.

Untuk itu, politisi Fraksi PAN ini meminta pemerintah dapat memperhatikan dan memahami keunikan daerah masing-masing beserta tantangannya. Karena terkadang kondisi lapangan jadi kesulitan bagi mereka.

BACA JUGA :   Usulan Pengadaan Kantor Perwakilan DPD Setiap Provinsi Harus Dievaluasi

“Sebab ketika kita ingin memberikan bantuan pasti menumbuhkan kebutuhan yang lain. Misal kebutuhan listrik di sekolahnya, guru yang mampu mengajarnya keterampilan komputer, lalu tempat menyimpan yang aman. Belum lagi jaringan internet,” urainya.

Lantas Desy menekankan supaya dalam membuat kebijakan yang akan diterapkan di suatu daerah, pemerintah harus realistis, tidak asal-asalan.

“Jangan sampai bikin kebijakan yang tidak realistis diterapkan di daerah tertentu,” imbuhnya lagi.

Soal jaringan internet saja, menurut Desy, mungkin bukan perkara sulit bagi sekolah yang terletak di jalan utama. Namun bagi sekolah yang jauh dari akses jalan utama, menurut dia, perlu biaya fantastis supaya dapat menarik jaringan kabel wifi.

BACA JUGA :   Pemerintah Diminta Cermat Mengkualifikasikan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

“Ini harus dipikirkan bersama. Tidak hanya dukungan APBN saja tapi juga APBD provinsi dan kabpuaten kota harus turut serta berkolaborasi mengatasi masalah ini,” ungkapnya.

Karena, kata Desy, terkadamg lebih banyak kebijakan dibuat tidak dikonsultasikan dengan DPR RI. Sehingga menciptakan multiplier syarat yang tidak bisa diakses komunitas tertentu.

“Misal kurang pengawas. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama. Untuk itu menurut saya, jangan sampai bikin kebijakan yang tidak realistis diterapkan di daerah tertentu,” sebut dia.

Meski demikian Desy mengapresiasi bantuan dari pemerintah karena memiliki niat mulia, serta keinginannya baik di semua wilayah untuk dapat mencerdaskan anak bangsa, memajukan pendidikan.

“Tapi ternyata di wilayah tertentu terkendala implementasinya bisa berbeda. Itu harus jadi pekerjaan rumah bersama,” tukasnya. Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!