Putraindonews.com-Jakarta | Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Pada dialog ini, Puan menyinggung soal pembangunan Papua yang berbatasan langsung dengan negara-negara Pasifik.
Acara dialog MSG itu digelar di sela-sela penyelenggaraan Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diselenggarakan DPR di Fairmont Jakarta, Kamis (25/7/2024). Perhelatan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik ini sendiri diinisiasi oleh DPR.
“Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu secara khusus dengan semangat persaudaraan dan solidaritas,” kata Puan di Pertemuan Retreat Parliamentary Dialogue Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dialog parlementer MSG dihadiri oleh pimpinan dan anggota parlemen negara Melanesia yang ikut pada Sidang ke-2 IPPP. Mereka adalah Ketua Parlemen Republik Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, Ketua Parlemen Kepulauan Solomon, John Patteson Oti, Anggota parlemen Papua Nugini (PNG) Johnson Wapunai, hingga Direktur Jenderal MSG yang merupakan tokoh dari PNG, Leonard Louma.
Sementara itu, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam acara ini. Dialog parlementer MSG pun turut dihadiri Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia Atnike Nova Sigiro dan perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Adapun Pemerintah Indonesia sendiri tergabung sebagai Associate Member MSG mengingat ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan 6 provinsi di Papua. Puan mengatakan, pertemuan ini memiliki arti penting bagi penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara MSG.
“Pertemuan ini mencerminkan persaudaraan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Pertemuan ini juga akan memberikan nuansa positif bagi kesuksesan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang tengah berjalan,” tuturnya.
Puan menyebut, Indonesia memiliki akar identitas yang kuat sebagai bagian dari bangsa Melanesia, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari MSG. Keikutsertaan Pemerintah sebagai Associate Member disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung visi dan kiprah MSG di Asia-Pasifik.
“Kami mendukung penuh visi besar ‘Pacific Elevation’ yang digagas Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemitraan dengan negara-negara Pasifik terutama dengan anggota MSG,” tegas Puan.
“Di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, Indonesia dan negara-negara MSG perlu menjadi motor pendorong perdamaian dan stabilitas di Pasifik,” imbuh Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Pada kesempatan tersebut, Puan pun menyinggung soal pembangunan besar di Papua. Untuk diketahui, isu Papua cukup menjadi perhatian negara-negara Melanesia di forum-forum internasional.
“Indonesia memahami negara-negara MSG memiliki perhatian khusus bagi saudara-saudara kita yang berada di Papua. Indonesia menyampaikan apresiasi atas posisi MSG yang telah menegaskan kedaulatan Indonesia atas Papua,” ungkap Puan.
Mantan Menko PMK itu menegaskan, Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua. Puan menyebut peningkatan pembangunan di Papua meliputi beribu-ribu jalan raya hingga banyak infrastruktur sarana lainnya seperti ratusan sekolah, beberapa bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik.
“Pembangunan Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan,” paparnya.
Dalam bidang politik, Puan menyatakan DPR juga berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.
“DPR terus mendorong pembangunan yang menghormati hak dan martabat Orang Asli Papua dan mendorongnya menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” ujar Ketua Sidang ke-2 IPPP tersebut.
Ditambahkan Puan, DPR pun telah mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.
Tak hanya itu, Puan menyatakan DPR juga telah menyetujui pembentukkan 4 provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan peningkatan proporsi pendapatan yang lebih berimbang,” terang Puan.Red/HS
