Putraindonews.com – Rapat kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membahas polemik uang kuliah tunggal (UKT), berlangsung panas. Apalagi, komisi bidang pendidikan DPR RI itu mencecar Nadiem soal alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBN 2024 atau sekitar Rp660 Triliun.
Terkait dana tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Nadiem menjelaskan agar masyarakat tahu penggunaan anggaran yang bombastis tersebut, di tengah polemik Uang Kuliah Terpadu atau UKT yang naik secara drastis.
“Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran Rp665 Triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa yang dilakukan (kementerian) pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan,” kata dia. Selasa, (21/5).
Menurut Dede, masyarakat berpikir bahwa anggaran pendidikan murni 20 persen dari APBN yang mencapai Rp3.300 Triliun, segingga dengan demikian anggaran pendidikan sebesar Rp665 Triliun.
“Kita ingin mendapat penjelasan dari Kementerian Pendidikan, asumsi di luar adalah anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin hampir Rp3.300 Triliun, artinya kalau 20 persennya itu mestinya di angka Rp665 Triliun,” sebut politisi Partai Demokrat itu lagi.
Namun, masih kata Kang Dede, sepaan akrab eks wakil gubernur Jawa Barat itu, setelah di-review, ternyata hanya Rp98 Triliun anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek.
“Itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini,” imbuh Dede yang mengaku heran karena anggaran pendidikan yang selama ini dikelola oleh Kemendikbud hanya berkisar di Rp98 Triliun.
Ini pun baru naik belakangan, kemarin-kemarin baru Rp 81 triliun, demikian Dede Yusuf. Red/HS
