Putraindonews.com-Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan pada Sidang Parlemen Dunia (IPU) si Jenewa, Swiss. Mereka bicara terkait beberapa hal, di antaranya situasi terakhir di Myanmar, soal pengungsi Rohingya, dan junta militer yang menguasai Myanmar setelah kudeta tiga tahun lalu.
Diketahui, Parlemen Myanmar dalam Pengasingan dibentuk oleh Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, yaitu sekelompok anggota parlemen terpilih dan anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta Myanmar tahun 2021. Sekelompok Parlemen ini termasuk perwakilan dari Liga Nasional untuk Demokrasi (partai penguasa yang digulingkan dari mantan penasihat negara Aung San Suu Kyi), kelompok pemberontak etnis minoritas, dan berbagai partai-partai kecil.
Menurut Fadli, konsensus para Pemimpin ASEAN sebagaimana tertera dalam dokumen Five-point consensus seharusnya menjadi pijakan berbagai upaya mewujudkan perdamaian dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi di Myanmar. Namun, disayangkan hingga saat ini situasi di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda mengarah pada perdamaian dan stabilitas keamanan.
Hal ini disampaikan perwakilan Parlemen Myanmar dalam Pengasingan diwakili oleh Win Myat Aye dan Mya Thida saat melaksanakan pertemuan bilateral dengan Fadli Zon di sela-sela sidang pertemuan parlemen dunia yakni Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 23-28 Maret 2024.
Dalam kesempatan ini, Fadli Zon menyatakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan menegaskan dukungan Indonesia. DPR RI juga secara khusus, mendorong terwujudnya Five-point consensus yang menekankan pada pentingnya dialog mewujudkan perdamaian serta akses bantuan kemanusiaan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat sipil yang terdampak atas konflik di Myanmar. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa DPR RI berkomitmen untuk dapat terus berperan aktif dalam membantu terwujudnya perdamaian dan penghormatan terhadap demokrasi di Myanmar.
“DPR RI selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada 2023 lalu telah berupaya mengoptimalkan upaya diplomasi parlemen untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar, salah satunya yaitu melalui berbagai resolusi yang diajukan di AIPA, serta melalui upaya dialog yang inklusif,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Harapan terwujudnya perdamaian dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Myanmar akan terus diupayakan DPR RI. Fadli Zon menambahkan bahwa penyelesaian konflik di Myanmar perlu sebuah pendekatan khusus dengan mengedepankan dialog. Untuk itu, ia mendorong agar rezim Junta Myanmar mengindahkan Five-point consensus dan kooperatif dalam mewujudkan perdamaian di Myanmar.
Fadli Zon juga menyampaikan harus ada kepemimpinan di ASEAN yang dapat mendudukkan semua pihak agar ada penyelesaian pengungsi Rohingya yang kini berjumlah lebih dari 1 juta di Cox Bazaar. Bahkan arus pengungsi kini meluas ke Malaysia dan Indonesia. “Karena itu, harus ada repatriasi ke Myanmar dan keamanan mereka harus terjamin,” tutup Anggota Komisi I DPR RI ini.
Adapun isi dari ASEAN Five-point consensus itu adalah pengakhiran segera untuk menghentikan kekerasan di masing-masing negara (an immediate end to violence in the country); melakukan dialog dialog dengan seluruh pihak terlibat (dialogue among all parties); Penunjukkan utusan khusus (the appointment of a special envoy); Pendampingan kemanusiaan oleh ASEAN (humanitarian assistance by ASEAN); Dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terlibat (and the special envoy’s visit to Myanmar to meet with all parties).Red/HS
