Putraindonews.com-Bandung | Untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan lancar, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau kesiapan penyelenggaraan Pilkada di provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 36 juta orang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tantangan besar dalam Pilkada ini, terutama karena jumlah pemilih yang sangat besar dan adanya perubahan demografi serta migrasi penduduk yang dapat mempengaruhi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Selain itu, Jawa Barat juga termasuk dalam empat provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada tertinggi di Indonesia. Beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kota Sukabumi, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan Cirebon, diprediksi rawan mengalami gangguan karena perbedaan penegakan hukum dan pengawasan di masing-masing wilayah.
Legislator Fraksi Demokrat ini juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap beberapa potensi kerawanan, seperti bencana alam, politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), dan potensi konflik antar pasangan calon. “Kami telah meminta kesiapan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan Pilkada berlangsung lancar dan aman,” ujarnya di Gedung Pakuan, Rumah Jabatan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, pada Rabu (13/11/24).
Selain itu, Dede juga menyoroti isu netralitas ASN, mengingat ada lebih dari 20 pejabat sementara (PJ) yang bertugas di daerah yang sedang menjalankan Pilkada. Kehadiran pejabat yang berasal dari daerah yang sama bisa menimbulkan persepsi tidak netral, yang dapat merugikan proses demokrasi.
“Pentingnya netralitas ASN, karena mereka berada dalam posisi yang sangat sensitif. Ada potensi ketidaknyamanan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengelola Pilkada,” kata Dede.
Komisi II DPR RI juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada. Mereka berharap agar proses pemilihan berjalan dengan baik, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan tetapi juga dalam hal rekam jejak calon. “Pilihan masyarakat harus didasarkan pada integritas, dan yang terpenting adalah menjalankan proses ini dengan jujur,” kata Dede Yusuf.
Keberhasilan Pilkada serentak ini sangat bergantung pada kesiapan seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara, aparat keamanan, dan masyarakat. Dede Yusuf mengimbau agar semua pihak bekerja sama untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan adil. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan memilih pemimpin yang memiliki visi untuk memajukan daerahnya. “Pilkada adalah hak demokrasi yang harus dihormati, dan hasilnya akan mencerminkan kemajuan yang diinginkan masyarakat,” jelasnya.
Pilkada serentak 2024 menjadi langkah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang solid, diharapkan Pilkada ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat.Red/HS
