Putraindonews.com-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, mengingatkan pemerintah untuk tidak meremehkan dampak ekonomi dari eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang kini semakin kompleks dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat. Menurutnya, ketegangan geopolitik tersebut berpotensi menimbulkan guncangan serius terhadap ekonomi global dan memberikan efek sistemik pada perekonomian nasional.
“Perang ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah guncangan geopolitik yang bisa memicu krisis energi global, memperlemah rupiah, mendorong inflasi, dan memperbesar beban fiskal. Pemerintah harus memiliki skenario krisis yang terukur,” kata Hanif kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (26/6/25).
Hanif menyoroti lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus angka USD78 per barel sebagai sinyal bahaya pertama. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia menurutnya sangat rentan terhadap tekanan harga energi yang tinggi. Kondisi ini bisa berdampak langsung pada lonjakan subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran negara.
“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS, sementara beban subsidi energi melonjak. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Karena itu, Hanif mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan asumsi makroekonomi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara otoritas fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Bank Indonesia harus menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar, sementara pemerintah perlu memperkuat cadangan energi dan jaring pengaman sosial,” jelas mantan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.
Selain itu, Hanif juga menekankan pentingnya langkah diplomatik aktif untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah, serta strategi jangka menengah menuju percepatan transisi energi nasional. Diversifikasi sumber energi dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.
“Stabilitas global memang di luar kendali kita. Tapi menjaga ketahanan nasional, mencakup ketahanan ekonomi, energi, dan pangan, adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif. Kita harus punya rencana darurat sejak sekarang,” tegasnya.
Sebagai informasi, konflik bersenjata di Timur Tengah dan potensi gangguan terhadap jalur pasokan energi global telah meningkatkan kekhawatiran investor, mendorong penguatan dolar AS, serta menciptakan tekanan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas fiskal dan melindungi daya beli masyarakat.Red/HS
