Putraindonews.com – Bali | Beberapa hari ini Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Bali, guna melihat kinerja mitra kerja komisi bidang hukum DPR RI dilapangan. Salah satunya, menggelar beberapa rapat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Aboe Bakar Al Habsyi melaluu keterangan tertulisnya yang diterima waratwan, Selasa (24/10/23) mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara lembaga-lembaga tersebut dalam meningkatkan layanan publik dan mengevaluasi beberapa isu krusial.
“Pada kunjungan kerja ini, salah satu poin yang disoroti dari kinerja Kemenkumham Bali adalah masih adanya warga binaan Lapas yang bisa mengendalikan transaksi narkoba. Kita mencatatat dalam setahun terakhir setidaknya ada dua kasus besar terjadi, yaitu warga binaan dari lapas Krobokan dan warga binaan dari Lapas Bangli,” sebut dia.
Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa Habib Aboe itu, juga terungkap beberapa isu kritis yang perlu dievaluasi bersama dari kinerja BNN Bali. Salah satunya adalah tingginya pengguna narkoba di Bali.
“Catatan saya, pengguna aktif di Bali sampai 15 ribu orang, selain itu lapas narkotika juga over load. Sedangkan pada sisi lain, BNN hanya memiliki kuota rehabilitasi gratis hanya untuk 65 orang pertahun. Hal ini sangat jauh dari kebutuhan di lapangan,” kata mantan Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR RI tersebut.
Selain itu, masih menurut Habib Aboe, juga mengawal penanganan perkara korupsi yang disedang dilakukan oleh Kejati Bali. Salah satunya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi mahasiswa baru jalur mandiri.
“Kita mengawal kasus ini agar ditangani dengan baik, apalagi kasus ini diduga melibatkan rektor Universitas Udayana,” sambung Sekjen DPP PKS tersebut.
Sedang dengan Polda Bal, Komisi III DPR RI juga membahas beberapa point penting, seperti pengamanan event-event internasional hingga isu kamtibmas. Diantaranya adalah mengenai judi online dan prostitusi online.
“Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Komisi III DPR RI untuk bersama-sama membangun sinergi dengan mitra kerja di Provinsi Bali guna meningkatkan kualitas layanan publik,” pungkas incumbent Caleg DPR RI dari PKS untuk daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I tersebut. Red/Nov
