Putraindonews.com – Jakarta | Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta agar masyarakat maupun elit politik tidak mengkaitkan atau mempertanyakan sikap netralitas TNI di Pilpres 2024 ini.
Hal itu disampaikan Meutya merespon pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI.
“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada,”kata kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (2/1/24).
TNI, kata politisi Golkar ini, adalah lembaga yang netral, sehingga tidak perlu menarik-narik nya ke dalam persaingan politik.
“Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” tambahnya lagi.
Bagi Meutya, jika terjadi pelanggaran atau pun kekerasan di lapangan, maka perlu diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali, sambungnya, jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.
“Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan,” ujar Meutya.
Dalam kesempatannya itu, Meutya mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap netralitas TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.
Sebagai contoh, kata dia, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023 menempatkan TNI di tingkat teratas dengan presentase kepercayaan publik mencapai 91,2 persen.
“TNI adalah kebanggan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis,” pungkas politikus Golkar ini.
Sebelumnya, isu netralitas TNI muncul lantaran protes yang dilakukan oleh Sekjen PDI PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kekerasan oknum TNI dengan posisi Capres Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan Hasto menyebut adanya elemen TNI yang menjadi simpatisan Prabowo.
“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin 1 Januari 2024. Red/HS
