Putraindonews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan jika pihaknya telah menerima surat presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
“Sidang Dewan yang terhormat, sebelum memasuki Rapat Paripurna, kami sampaikan bahwa pimpinan telah menerima Surpres tentang penyampaian penugasan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas bersama dengan DPR,” kata Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Sebagai informasi, RUU DKJ yang merupakan usulan inisiatif DPR RI sempat menjadi sorotan karena mencantumkan aturan nantinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jakarta ditiadakan.
Nantinya, gubernur Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden. Hal itu tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) draft RUU DKI yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
Lalu pada ayat (4) dijelaskan bahwa aturan pegangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau PP. Dimana dalam Pasal 10 draf RUU DKJ disebut bahwa mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melurusan hal tersebut. Dia bilang, fraksi-fraksi di DPR RI memutuskan agar aturan pemilihan gubernur tidak langsung ditunjuk oleh presiden. Melainkan melalui DPRD yang diserahkan kepada presiden.
“Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung, dan kita tidak melenceng dari konstitusi, jalan tengahnya bahwa gubernurr Jakarta itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD,” kata Awiek.
Nantinya, lanjut politisi PPP itu, DPRD akan mengusulkan sejumlah nama untuk diserahkan dan dipilih oleh Presiden. Jalan tengah tersebut, menurut Awiek, tetap berlandaskan pada azas demokrasi. Karena pemilihan meskipun tidak langsung, tetap melalui mekanisme dari DPRD.
“Itu proses demokrasinya di situ. Jadi tidak sepenuhnya proses demokrasi hilang. Karena demokrasi itu tiddak harus bermaknsa pemilihan langsung. Pemilihan tidak langsung juga bermaksa demokrasi. Jadi ketika DPRD mengusulkan, di situ proses demokrasinya, sehingga tidak semuanya hilang begitu saja,” tandas Awiek. Red/HS
