Putraindonews.com – Jakarta | Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Craig Mokhiber mundur dari jabatannya karena menganggap organisasi itu gagal menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza, Palestina.
Mokhiber mengirimkan surat pengunduran dirinya yang terdiri dari empat halaman kepada Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa Volker Turk. Surat bertanggal 28 Oktober itu kemudian dibagikan kepada publik pada Selasa (31/10/23) dan kini tersebar di media sosial.
“Sekali lagi, kita sedang melihat genosida terjadi di depan mata kita, dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya,” kata Mokhiber dalam surat pengunduran dirinya.
Dia menuturkan bahwa ini bukan kali pertama PBB gagal mencegah genosida. Mokhiber mengatakan PBB sebelumnya juga gagal mencegah genosida terhadap Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Irak, dan Rohingya di Myanmar.
“Sebagai pengacara hak asasi manusia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, saya tahu betul bahwa konsep genosida sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan politik,”
“Namun, pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi kolonial pemukim etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, yang sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab,” ujar dia.
Mokhiber juga menuding Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sebagian besar negara Eropa telah “sepenuhnya terlibat dalam serangan yang mengerikan itu”.
Menurutnya, pemerintah negara-negara tersebut tidak hanya menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka berdasarkan Konvensi Jenewa, tetapi juga secara aktif mempersenjatai serangan Israel, memberikan dukungan ekonomi dan intelijen, serta memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap “kekejaman Israel”.
“Dalam beberapa dekade terakhir, bagian-bagian penting PBB telah menyerah kepada kekuasaan Amerika Serikat, untuk takut terhadap Lobi Israel, untuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional,” kata dia. Red/HS
