Putraindonews.com, Jakarta – Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair ditunjuk menjadi memimpin pemerintahan sementara di Jalur Gaza.
Media New Arab melaporkan bahwa Tony Blair diberi wewenang khusus untuk mengawasi pembangunan kembali setelah perang. Ia diusulkan untuk memimpin dewan pengawas yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza.
Pemerintahan transisi akan memerintah Gaza selama beberapa tahun hingga dapat diserahkan kepada Otoritas Palestina, menurut laporan The Times of Israel. Rencana tersebut tidak membahas soal relokasi warga Palestina, sesuatu yang menjadi garis merah bagi banyak pihak dalam negosiasi.
Penunjukan Blair karena diskusinya dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan pihak lain mengenai badan transisi pascaperang untuk wilayah Palestina. Rencana tersebut dapat melibatkan Blair yang memimpin otoritas itu dengan dukungan PBB dan negara-negara Teluk.
Sejumlah media melaporkan, termasuk Financial Times, bahwa Tony Blair yang bekerja sebagai mediator perdamaian Timur Tengah secara formal dari 2007 hingga 2015, telah meminta untuk menjadi anggota dewan pengawas. Belum ada konfirmasi dari lembaga Tony Blair untuk Perubahan Global, sebuah organisasi nirlaba.
Laporan media Israel minggu lalu tentang keterlibatannya dalam rencana perdamaian yang dipimpin AS mendorong sumber yang dekat dengan Blair untuk mengonfirmasi bahwa ia telah menyusun skema untuk menghentikan konflik bersama pihak-pihak lain. Namun, tak ada persetujuan untuk menggusur warga Gaza secara permanen. Badan pemerintahan transisi apa pun untuk wilayah tersebut pada akhirnya akan menyerahkan kekuasaan kembali kepada Otoritas Palestina, yang berpusat di Ramallah di Tepi Barat.
Dalam laporannya, The Economist yang dilansir dari New Arab mengatakan bahwa sebuah badan yang dikenal sebagai “Otoritas Transisi Internasional Gaza” akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi “otoritas politik dan hukum tertinggi” selama lima tahun. Setelah itu lembaga ini akan menyerahkan kendali kepada Palestina.
Otoritas tersebut akan memiliki sekretariat hingga 25 orang dan dewan beranggotakan tujuh orang. Awalnya akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum dipindahkan ke Gaza setelah keadaan aman, tulis BBC. Red/HS
