Putraindonews.com, Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menawarkan usulan reaktivasi komunikasi langsung antarpejabat tinggi ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Hal itu guna membahas situasi di Laut China Selatan yang masih dalam ketegangan.
“Saya mengusulkan reaktivasi jalur komunikasi langsung antarpejabat tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok yang disepakati sejak 2016 untuk mencegah insiden di Laut China Selatan,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN-RRT sebagai rangkaian KTT Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis (10/10).
Wapres mengatakan bahwa konflik di Laut China Selatan akan berdampak pada kawasan Asia Tenggara dan dunia.
Untuk itu, Wapres mengajak agar negara anggota ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dengan menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982.
Wapres juga memandang penting penyelesaian Kode Tata Perilaku (Code of Conduct) antara ASEAN-RRT pada tahun 2026.
Adapun isu ketegangan di Laut China Selatan menjadi salah satu topik dalam rangkaian KTT Ke-45 ASEAN di Laos, selain juga membahas krisis di Myanmar dan konflik di jalur Gaza.
Terkait dengan situasi di Laut China Selatan, yang menjadi sangat tegang belakangan ini di tengah sengketa teritorial antara Tiongkok-Vietnam dan Tiongkok-Filipina, para pemimpin ASEAN memanggil para pihak untuk menjalankan norma hukum internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Maritim Tahun 1982.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada tanggal 19 Agustus 2024, beberapa kapal Tiongkok dan Filipina juga bertabrakan di sekitar kawasan tersebut.
Juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan bahwa tindakan kapal penjaga pantai Tiongkok di dekat Beting Sabina mengakibatkan tabrakan yang menyebabkan kerusakan di dua kapal penjaga pantai Filipina.
Namun, juru bicara penjaga pantai Tiongkok Geng Yu menyebutkan dua kapal penjaga pantai Filipina secara ilegal menerobos perairan Xianbin Reef.
Tabrakan lain terjadi pada tanggal 25 Agustus 2024 dan kedua pihak lagi-lagi saling menyalahkan satu sama lain. Tiongkok dianggap menghalangi dua kapal Filipina yang menjalankan “misi kemanusiaan” untuk mengirimkan suplai logistik ke Teresa Magbuana, sebuah kapal penjaga pantai Filipina yang dikerahkan ke Sabina Shoal beberapa bulan lalu.
Pemerintah RRT mengeklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut “Nanhai Zhudao” di Laut China Selatan, terdiri atas Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao serta perairan di sekitarnya. Red/HS
