Putraindonews.com – Palu | Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor KSP RI, Jakarta dalam rangka membahas pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Provinsi Sulteng.
“Hari ini kami telah melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan dalam rangka membahas pengembangan Kawasan Pangan Nusantara di Sulteng yang dipersiapkan sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Rusdy Mastura melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Sulteng, Selasa (21/11/23).
Mastura memaparkan skema pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara kepada Moeldoko, yang dalam pengembangannya Pemprov Sulteng membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui pelibatan investor.
Ia menjelaskan bahwa luas KPN yang menjadi percontohan saat ini adalah seluas 1.000 hektare, dari 15.000 hektare yang direncanakan.
“Hal ini karena Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membatasi pada tahap pertama pengembangan KPN seluas 1.000 hektare melihat dari beberapa kawasan pangan food estate yang mengalami kegagalan,” katanya.
Gubernur Sulteng menyampaikan dalam pengelolaan KPN di Kabupaten Donggala, dilakukan melalui skema pelibatan masyarakat dengan luas 400 hektare dikelola petani lokal dan 400 hektare lagi dipersiapkan untuk dikelola investor.
Seluas 421 hektare telah dilakukan land clearing dengan 400 hektare untuk redistribusi kepada masyarakat dalam bentuk 20 kelompok tani.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulteng menyampaikan permintaan dukungan kepada pemerintah pusat untuk membantu Pemprov Sulteng dalam pencarian investor yang ingin membangun di KPN.
“Meskipun saat ini sudah mulai ada investor yang menawarkan, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta dukungan KSP untuk membantu kami dalam mencari investor yang ingin membangun di KPN,” ujar Gubernur.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan apresiasi terhadap upaya Gubernur Sulteng dalam membangun KPN yang dipersiapkan sebagai penyangga pangan IKN.
Moeldoko menuturkan agar redistribusi kepada masyarakat benar-benar diatur dengan baik, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Red/Umar
