***
Putraindonews.com – Jakarta | Penyediaan data yang paling mutakhir dan sesuai dengan kondisi di lapangan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan termasuk di sektor kehutanan. Data yang akurat dan berkualitas akan menjadi basis perencanaan pembangunan.
“Data berkualitas dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan agar hasilnya berkualitas,” kata Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto saat peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2022, di Jakarta, Senin (26/09/2022).
Dalam kesempatan tersebut BPS memberi penghargaan kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyediaan data berkualitas yang dibutuhkan BPS. Penghargaan Responden Terbaik untuk kategori perusahaan tahun ini diberikan kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), sedangkan untuk kategori kementerian/lembaga diberikan kepada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) dan untuk kategori media massa diberikan kepada Metro Tv.
Penghargaan yang diberikan untuk kategori perusahaan diserahkan Atqo kepada Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto.
Menurut Atqo, APHI selalu bisa menyediakan data sesuai dengan kebutuhan BPS. “APHI bisa menyediakan data dengan kecepatan dan ketepatan yang bagus,” katanya.
Atqo berharap kolaborasi antara BPS dan APHI bisa terus diperkuat. Apalagi, saat ini BPS sedang mempersiapkan untuk Sensus Pertanian sehingga butuh banyak data terkait sosial, ekonomi, maupun pertanian.
Sementara Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menyatakan kesiapannya untuk selalu mendukung penyediaan data yang dibutuhkan BPS. “Kami merasa terhormat atas penghargaan yang diberikan BPS,” kata dia.
Purwadi menjelaskan, apa yang dilakukan APHI menjadi upaya untuk berkontribusi pada penyediaan data yang berkualitas. Adanya data yang berkualitas diyakini bisa memotret secara utuh sektor kehutanan sehingga kebijakan yang akan diambil akan tepat.
Purwadi menegaskan akan terus mendukung penyediaan data yang dibutuhkan oleh BPS. Apalagi kini ada transformasi usaha kehutanan dari business as usual yang lebih mengandalkan hasil hutan kayu ke multi usaha kehutanan.
“Dengan kolaborasi, kami bisa menyediakan data-data yang menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan sektor kehutanan tidak hanya kayu tapi juga hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, wisata, dan lain-lain yang bisa dikemas sebagai kontribusi kehutanan terhadap PDB,” kata Purwadi.
Terkait dengan perhitungan kontribusi sektor kehutanan pada PDB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BPS sudah menerbitkan Satellite Account 2015-2020. Perhitungan dilakukan mencakup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun
2019, 5 digit yang terdiri dari 89 komponen.
Berdasarkan perhitungan Satellite Account, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB pada periode 2015-2020 bervariasi antara 2,75% hingga yang tertinggi sebesar 3,1%.
Ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor kehutanan pada pembangunan. “Tentu kita berharap dengan adanya neraca satelit sektor kehutanan bisa berkontribusi lebih besar lagi ke depan,” kata Purwadi.
APHI sudah mengusulkan untuk memperluas KBLI yang diperhitungkan dalam penghitungan PDB mengingat rentang kontribusi sektor kehutanan sesungguhnya sangat panjang. Dengan perluasan KBLI maka manfaat sektor kehutanan yang bersifat intangible juga bisa diperhitungkan.
“Dengan perhitungan satellite account akan terlihat bahwa sektor kehutanan adalah sektor yang strategis dalam pembangunan,” tutup Purwadi. Red/HS
***
