Putraindonews.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis data.
“Terima kasih sejumlah pakar yang telah memberikan masukan kepada kita terkait pedoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Kami selalu berkomitmen merumuskan kebijakan yang berbasis pada data,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu (9/3/24).
Dia mengatakan BSKDN bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Kerja sama tersebut terkait dengan upaya BSKDN dalam menjaring isu strategis pemerintahan dalam negeri yang hasil analisisnya menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan. Pada 2023, BSKDN dan BRIN berhasil menjaring 49 isu strategis lintas komponen Kemendagri.
“Kita diskusikan dengan BRIN, lalu mereka menangkap isu yang penting yang ada dari 49 usulan (isu strategis) itu mana saja yang ada pada skala nasional, yang akan dibantu (diteliti) oleh BRIN dan hasil penelitiannya itu akan diberikan untuk menjadi policy brief (risalah kebijakan),” tuturnya.
Kepala BSKDN menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan dalam penutupan diskusi kelompok terpumpun (FGD) Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (8/3).
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Aep Soleh yang hadir sebagai narasumber memberikan pandangannya terkait strategi merumuskan kebijakan agar sesuai permasalahan di lapangan dan dapat diterapkan.
Salah satu strateginya adalah dengan memperkuat konsep kebijakan yang ingin dihasilkan. Aep juga menekankan pentingnya pemerintah memegang teguh prinsip pemerintahan baik atau good government dalam setiap kebijakan.
“Kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini, kita juga perlu melihat kondisi ke belakang seperti apa, dan kita juga melihat perkembangan dunia luar seperti apa, sehingga kita bisa menyusun, mengeluarkan surat atau rekomendasi itu benar-benar bisa dijalankan dan good secara tata kelola,” tutur Aep.
Di sisi lain, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Evi Setyowati Handayani menekankan pentingnya optimalisasi tugas dan fungsi organisasi dalam merekomendasikan kebijakan agar dapat menyelesaikan permasalahan di pemerintahan pusat dan daerah.
Evi menjelaskan pihaknya berupaya menciptakan wadah bagi para analis kebijakan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga menyelenggarakan lokakarya terkait analisis kebijakan untuk memberi pemahaman yang tepat bagi para analis kebijakan agar kinerjanya terus meningkat.
“Ini upaya juga bagi kami untuk mengubah paradigma dari penelitian ke analisis kebijakan, di antaranya kami menyelenggarakan kegiatan BSK Cerdas yang kami laksanakan setiap hari Rabu bagi seluruh bukan hanya pegawai di BSK Hukum dan HAM, tetapi juga teman-teman di kantor wilayah serta unit kerja eselon satu (di lingkungan Kemenkumham RI),” ujar dia. Red/HS
