Ditengah Kesiapan New Normal, Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah Kenaikan Kasus COVID-19 Terus Terjadi

PUTRAINDONEWS.COM

JAKARTA | Terkait pemerintah yang mulai bersiap dalam menerapkan tatanan normal baru atau new normal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi COVID-19, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pemerintah dan Gugus Tugas Nasional bahwa kenaikan kasus COVID-19 masih terus terjadi di Indonesia.

“Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan memberlakukan new normal di Indonesia, agar mencegah bertambahnya kasus COVID-19 dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Ketua MPR juga mendorong Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB, dan menjadikan hasil evaluasi tersebut untuk menentukan apakah new normal dapat atau belum dapat diterapkan secara optimal di daerah tersebut.

BACA JUGA :   Berikan Pelayanan Terbaik Dalam Mengawal Arus Mudik, Publik Apresiasi Ditlantas PMJ

“Mendorong Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid) 2019 untuk memiliki basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut, dan memaparkan penjelasan tersebut kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki satu visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut,” tegasnya.

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 untuk mengkaji lagi secara mendalam terkait seluruh aspek dalam kebijakan tersebut, dan melakukan pemetaan, sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan.

BACA JUGA :   Kurangi Polusi Udara, GERUS dan GPII Jakarta Raya Serukan Sehat Paru-Paru Ibu Kota di Car Free Day Jakarta 

“Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 agar melibatkan akademisi yang termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan untuk berperan dalam membangun kapasitas dan kapabilitas membuat kebijakan agar berbasis data dan indikator yang valid, sehingga manfaat dari kebijakan tersebut, dalam hal ini kebijakan new normal dapat dilakukan secara efektif,” pungkasnya. Red/Ben

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!