Putraindonews.com, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar langsung bergerak cepat untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025. Pembahasan itu dilakukan setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Blitar periode 2024-2029 terbentuk.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi menjelaskan, RAPBD tahun 2025 ini sudah memasuki tahapan pembahasan. Selanjutnya, DPRD Kota Blitar akan segera melakukan rapat demi membahas hal ini sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi legislatif.
“Saat ini sudah masuk tahapan pembahasan APBD 2025. Setelah terbentuknya AKD ini, kami akan langsung mengagendakan rapat untuk membahas hal tersebut, sesuai tupoksi legislatif,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi, Rabu (23/10/2024).
Agus Zunaidi sendiri yang berasal dari Partai PPP mengungkap, Komisi I DPRD Kota Blitar membidangi masalah pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu masalah yang menjadi sorotan dari Komisi I adalah terkait evaluasi regulasi penerimaan siswa baru di Kota Blitar.
“Terutama soal penerimaan siswa baru, kami akan evaluasi regulasi-regulasi apa saja yang perlu disempurnakan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menambahkan, DPRD Kota Blitar memiliki 3 komisi yang masing-masing dipimpin oleh Agus Zunaidi di Komisi I, lalu Yohan Tri Waluyo yang mengetuai Komisi II, dan Yudi Meira sebagai Ketua Komisi III. Dia mengatakan, ada banyak perubahan susunan AKD DPRD Kota Blitar dibanding periode lima tahun sebelimmya.
“Terdapat lumayan banyak perubahan susunan AKD dari periode sebelumnya. Periode lalu hanya ada empat fraksi, dan kini bertambah menjadi lima fraksi,” ungkap Syahrul Alim.
Syahrul menuturkan langkah cepat dalam pembentukan AKD ini bertujuan untuk mempercepat fungsi-fungsi legislatif, terutama mendekati akhir tahun. Sebab, menurut Syahrul, akan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di komisi-komisi DPRD, termasuk proyek-proyek pembangunan yang menumpuk di penghujung tahun 2024.
“Bagaimana perencanaannya, tendernya, dan pelaksanaannya supaya teman-teman di Komisi bisa segera menindaklanjuti. Makanya kita secepat mungkin langsung membentuk AKD,” tandasnya. [Adv]
