***
Putraindonews.com – Jakarta | Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku heran dengan jumlah dana yang begitu besar digelontorkan pemerintah untuk Papua, namun tidak mampu sejahterakan rakyat setempat.
“Bayangkan Rp 1.000,7 triliun. Rp 1.000,7 triliun itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin,” geram Mahfud Md, Jumat (23/9).
Mahud menilai, dana otonomi khusus (otsus) Papua itu jumlahnya sangat besar. Dana tersebut mengucur sejak sejak 2001.
Di samping gagal mendongkrak kesejahteraan rakyat, dan otsus Papua juga tidak berhasil meningkatkan pembangunan Papua.
“Hal itu disebabkan dana otsus diduga dikorupsi,” ujarnya.
“Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana otsus banyak yang dikorupsi,” sambung Mahfud.
Ia memang mengakui bahwa tidak semua dana otsus Papua dikorupsi. Hanya saja, kata dia, penggunaan anggaran yang kurang optimal berdampak pada kurang maskimalnya pembangunan dan kesejahteraan di Papua.
“Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini,” ungkapnya.
Ia lalu berharap agar kasus korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe dapat diproses di KPK demi penegakan hukum. Red/HS
***
