PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTA | Untuk dapat menghasilkan upaya-upaya baru guna mengembangkan kapasitas organisasi serta meningkatkan kompetensi seluruh anggota AK3L dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra Pemerintah dengan memantapkan arah kebijakan dan program kerja ke depan sehingga dapat memberikan kontribusi, peran dan pengabdian yang lebih besar terhadap dunia jasa konstruksi di Indonesia.
Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (AK3L-red) pada hari Rabu tanggal 18/11/2020 telah melaksanakan Musyawarah Nasional Ke- III di Jakarta, demikian dituturkan Ir. H. Nasrun Efendi, MT kepada awak media, minggu 20/12/20 di Jakarta.
Ir. Narsun juga mengatakan, bahwasanya Munas ke-III AK3L dilakukan dengan mekanisme webinar baik luring maupun daring melalui aplikasi Zoom, dengan tema: “Peran AK3L Dalam Pembangunan Bangsa di Era Digitalâ€, Tema ini dipilih untuk meneguhkan komitmen AK3L dalam mempersiapkan Big Data yang sedang berkembang saat ini.
Adapun, Munas ke-III AK3L tersebut dibuka oleh Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR
Ir. Kimron Manik, M.Sc, yang dalam sambutannya mengatakan bahwasanya pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan saat ini. Pembangunan masif telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat regional dan global.
Jasa Konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat strategis, dan mampu menghidupkan denyut nadi sekaligus mendukung pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi ini.
Dimana, sasaran pembangunan infastruktur sesuai RPJMN 2020-2024 telah menitik beratkan kepada ; Rumah tangga menempati hunian layak 52, 78%; Hunian dengan akses air minum 75, 34%; Hunian dengan akses sanitasi layak 90%; Jaringan irigasi baru 500 ribu Ha; Tambahan air baku industri dan domestik 90 m3/det; Bendungan multiguna baru 58 unit; serta Rasio fatalitas kecelakaan jalan 1,37 ribu /10 ribu kendaraan. Jelas Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR.
Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi wajib berlandaskan pada asas keamanan dan keselamatan.
Maka, atas dasar hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan
konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan atau K4. Ujar Ir. Kimron Manik, M.Sc,
Selanjutnya, Munas Ke-III AK3L juga telah mengagendakan Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan masa bakti 2020 – 2025 terdiri dari ;
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Kode Etik serta Dewan Pakar. Yang juga menggunakan mekanisme Sidang Pleno untuk dapat menghasilkan Rekomendasi Organisasi dan Pokok-pokok pikiran serta Program Kerja dan RAPBO, terang Ir. Nasrun.
Kemudian Munas Ke- III AK3L 2020 yang diikuti oleh 20 DPD pemilik hak suara juga telah melaksanakan Musyawarah Daerah di seluruh Indonesia yang kemudian secara demokratis telah memilih Pengurus DPP yang terdiri dari ; Ir. Nasrun Effendi, MT sebagai Ketua Umum, Endang Prijatna, ST, IPM sebagai Sekretaris Jenderal dan Olga Rozario, SH, MBA sebagai Bendahara Umum. Pungkas Ir. H. Nasrun Efendi, MT
