Putraindonews.com, Blitar – Dalam rangka melanjutkan pembangunan di Kota Blitar dan menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali di masa pemerintahan Walikota Blitar Syauqul Muhibbin dengan Wakil Walikota Blitar Elym Tyu Samba, Pemerintah Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar mengikuti Rapat Paripurna yang digelar Rabu (25/06/25) rapat berlangsung bersama eksekutif DPRD Kota Blitar dipimpin dr. Syahrul Alim selaku ketua DPRD Kota Blitar.
Dalam rapat paripurna siang itu ahirnya memperoleh kesepakatan oleh kedua lembaga dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna antara DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah kota Blitar selain dihadiri langsung oleh Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba, jajaran Forkopimda juga nampak hadir, serta semua Asisten dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah kota Blitar.
Wakil Ketua DPRD, Adi Santoso, usai rapat kepada para awak menegaskan bahwa penetapan persetujuan bersama ini menjadi tonggak penting dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD secara menyeluruh. Selanjutnya, dokumen tersebut akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh pengesahan Gubernur sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
“Kami berharap Pemkot Blitar menindaklanjuti catatan-catatan yang telah disampaikan, terutama soal optimalisasi kinerja BLUD dan transparansi pengelolaan anggaran. Karena itu menjadi harapan besar masyarakat,” ujar Adi Santoso.
Selain menyetujui pertanggungjawaban, rapat paripurna juga menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama. Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan kualitas layanan publik, penguatan sistem pengawasan anggaran, serta upaya maksimal dalam mendorong pendapatan asli daerah (PAD).
Menanggapi hal itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyambut baik masukan dari DPRD dan menyatakan bahwa pemkot tengah serius menggarap sektor pajak dan retribusi untuk memperkuat fondasi fiskal daerah.
“Masukan fraksi-fraksi di DPRD sejalan dengan strategi yang kami jalankan saat ini. Penguatan PAD dan pemanfaatan potensi BLUD menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” terang Wali Kota Syauqul.
Ia juga menambahkan bahwa semangat transparansi dan sinergi menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan fiskal dan pembangunan di Kota Blitar.
Dalam suasana yang penuh kesepahaman, harapan bersama pun ditegaskan: agar DPRD dan Pemkot Blitar terus menjaga komunikasi dan kolaborasi, demi terciptanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
“Tanpa kolaborasi yang erat, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sinergi ini bukan hanya untuk pemerintahan, tapi demi kesejahteraan warga Kota Blitar secara nyata,” tutup Adi Santoso. (adv)
