H. Lulung
PutraIndo News – Jakarta, Gubernur DKI Basuki T Purnama kerap ribut dengan anggota DPRD DKI karena dugaan adanya ikut campur DPRD dalam mark up APBD DKI. Kini, tak ingin cari ribut, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham ‘Lulung’ Lunggana justru mengajak Ahok untuk bersama-sama mencegah praktek korupsi.
“Soal pemberantasan korupsi, kami sepakat dengan itu tapi mekanismenya seperti apa? Itu harus ada mekanisme pencegahan. Ayok deh sama-sama mencegah korupsi,” kata Lulung di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 19 Nov’15.
Menurutnya, belajar dari kasus pengadaan UPS yang sempat menyeret namanya dulu seharusnya SKPD bisa membandingkan harga satuan yang ditawarkan setiap perusahaan peserta lelang dengan harga katalog barang tersebut.
“Misalnya ada (yang mengajukan harga) UPS Rp 6 miliar terus di katalog Rp 3 miliar, ya harus ada studi banding antara harga yang ditawarkan. Mana yang paling realistis,” sambungnya.
Selain itu, hal penting lainnya yakni menelusuri rekam jejak perusahaan peserta lelang. “Jangan sampai PTnya bodong. Kan sekarang banyak tuh. Terus lihat garansi dari bank untuk perusahaannya,” ucapnya.
Pola pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran DPRD DKI yang terbuka disebutnya sebagai jalan transparansi DPRD menyusun anggaran. Karena itu, ia mengajak Ahok untuk berhenti cekcok dengan DPRD dan sama-sama mencegah praktek korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
“DPRD sekarang pembahasannya terbuka loh. Ini langkah kami untuk mengurangi kecurigaan,” pungkas politisi PPP ini.
*YFI
