Putraindonews.com, Jakarta – Pemerintah menjamin hak pilih pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpenuhi melalui penyediaan tempat pemungutan suara (tps) di tempat pengungsian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.
“Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orangnya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11).
Dia menyampaikan persiapan tps di tempat pengungsian ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak penyelenggara pemilu setempat, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.
Selain itu juga melibatkan penjabat (Pj.) kepala daerah setempat. Berbagai stakeholder terkait saling bekerja sama guna mendata ulang pemilih yang terdampak. Pertemuan secara daring pun dilakukan untuk mengoordinasikan hal tersebut.
“Melakukan rapat dengan kpu, bawaslu, bahkan melibatkan zoom meeting dengan Pak Gubernur dan Forkopimda Provinsi NTT, Pak Kapolda, Pak Dandim, juga dengan Forkopimda kepala daerah, Pj. Bupati Flores Timur Ibu Sulastri, dan Forkopimda yang hadir juga semua di situ, KPUD yang juga hadir di situ, Bawaslu daerah yang juga hadir di situ,” ujarnya.
Tempat pemungutan suara di tempat pengungsian ini diharapkan memudahkan para pengungsi yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, tanpa harus kehilangan hak politiknya.
Langkah ini menjadi bukti nyata pemerintah dalam memastikan tidak ada suara rakyat yang hilang meski berada dalam situasi bencana.
Tito menegaskan masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi tetap menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah asal masing-masing.
“Ada yang mengungsi ke (Kabupaten) Sikka, dan kemudian Sikka itu sendiri akan dibuatkan tps khusus oleh KPUD, Bawaslu juga menyetujui, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga hadir pada saat rapat zoom meeting kita. Intinya adalah tps khusus tapi dengan pendataan, di data asal (daerahnya),” jelas Tito.
Sebagai informasi, Rakor tingkat menteri ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Red/HS
