***
Putraindonews.com – Jakarta | Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko resmi melantik pengurus DPD HKTI tiga provinsi untuk masa bakti 2021-2026 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu.
“Ketiga provinsi yang dilantik yakni Kalimantan Utara, Riau dan Kepulauan Bangka Belitung”.
Acara pelantikan berlangsung secara tatap tatap muka dan virtual. Untuk tatap muka, diterapkan protocol Kesehatan ketat dengan jumlah undangan terbatas.
Prosesi Pelantikan diawali dengan pembacaan SK pelantikan oleh Sekjen DPP HKTI Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo dan dilanjutkan dengan pembacaan Lampiran Surat Keputusan(Struktur Kepengurusan 3DPD HKTI) oleh Wasekjen Bidang OKK DPP HKTI Afifudin.
Setelah itu, Ketua Umum DPP HKTI membacakan naskah pelantikan di hadapan pengurus tiga DPD. Kemudian dilakukan penyerahan petaka HKTI kepada masing-masing Ketua DPD yakni Ketua DPD HKTI Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Ketua DPD HKTI Riau Muhammad Wardan dan Ketua DPD HKTI Kep. Bangka Belitung Mulyadi. Usai menerima petaka HKTI, ketiga Ketua DPD yang baru dilantik ini, membacakan ikrar HKTI.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HKTI Jenderal (Purn) Dr Moeldoko menyampaikan beberapa arahan, yakni para ketua DPD HKTI diminta untuk perkuat konsolidasi dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian, seperti perguruan tinggi, kantor wilayah pertanian, pelaku usaha.
“Konsolidasikan semua kekuatan, karena HKTI tidak punya apa-apa. HKTI tidak punya anggaran, HKTI tidak punya budget dari pemerintah, semua atas dasar kemauan kita sendiri. Untuk itu gunakan kekuatan yang ada, kekuatannya ada di mana, ada di Perguruan Tinggi, dia punya kekuatan di riset, ada kantor wilayah pertanian, dia memiliki anggaran dan program dan lain-lain,” kata Moeldoko.
Selain itu, menurut Moeldoko, KUR juga menjadi kekuatan yang harus dimanfaatkan oleh petani. Namun sayang hingga saat ini, penyerapan KUR bagi petani belum maksimal padahal pemerintah terus menaikan alokasi KUR.
“Tahun yang lalu, Menteri Pertanian diberi alokasi KUR sebesar 50 triliun sekarang 70 triliun tetapi yang terserap hingga saat ini baru beberapa, belum banyak, ini gimana kan sayang. Makanya Ketua-ketua DPD HKTI turun ke daerah, turun ke petani, ayo tanyakan apa yang kalian rasakan kesulitan, pasti bisa. Jadi konsolidasikan kekuatan yang ada,” ujar Kepala Staf Kepresidenan ini.
Arahan lain yang disampaikan Moeldoko yaitu, Ketua DPD HKTI harus dapat memposisikan HKTI disaat sebagai mitra Pemerintah maupun sebagai organisasi yang kritis di saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro petani.
“HKTI harus berdiri paling depan untuk memperjuangkan itu semua. Jangan diam, saya selaku Kepala Staf Presiden, tetapi saya juga ketua HKTI. Begitu Pemerintah impor pada saat panen raya, saya teriak di Sidang Kabinet, satu sisi kaki saya di Pemerintah, satu sisi kaki saya di HKTI.,” tegas Moeldoko.
Pada kesempatan ini, Moeldoko juga mengingatkan agar DPD HKTI dapat mengoptimalkan teknologi digital framing. Teknologi ini sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, DPD HKTI diminta menginventarisasi berbagai produk-produk yang ada di daerah, sehingga dapat mempertemukan antara supply and demand.
“Kalau kita bisa membuat itu maka kesimbangan itu akan terjadi. Kita terkadang-kadang harga naiknya luar biasa dan jatuhnya sampai ke bawah laut., itu terjadi karena kita tidak tau bulan ini masyarakat petani panen apa, berapa jumlahnya, konsumsinya berapa, tidak pernah ketemu. Kalau lagi tinggi, tinggi luar biasa, kalau lagi hancur, hancur luar biasa, itu berulang-ulang. Saya harapkan mari kita benahi bersama-sama,” tutur Mantan Panglima TNI ini.
“Berikutnya saya berharap teman-teman sekalian, ketua DPD HKTI, temukan masalah carikan solusi, kalau tidak begitu, untuk apa HKTI ada. Masyarakat tidak butuh dengan bendera, masyarakat tidak butuh dengan spanduk tetapi masyarakat butuh anda datang menyelesaikan solusi, itu yang diinginkan masyarakat,” tutupnya. Red/Ben
***
