Putraindonews.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal kebijakan pemerintah memberi izin tambang kepada ormas keagamaan. Kata dia, pengelolaam sumber daya alam merupakan urusan simpel, asalkan jangan sampai merusak lingkungan.
“Urusan simple aja itu. Karena pada dasarnya, tambang, sawit, ikan, batu, dan semua harus kita olah,” kata Haedar berbicara dalam acara Sidang Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi, pada Kamis (13/6/2024).
Tapi Haedar menekankan, kalau dalam praktiknya sampai ada yang merusak lingkungan, dengan cara dan maksud mengolah, maka iu ditertibkan oleh hukum dan segala sistem Apalagi menurutnya, soal mengelola sumber daya itu memang dilakukan oleh banyak pihak, termasuk oleh individu-individu.
“Sebagaimana banyak menduduk yang kerap mengambil bahan dari alam untuk kebutuhan membangun rumah. Bahkan banyak meninggalkan lubang gede-gede gitu. Jadi itu hal yang biasa, tapi initinya jangan dirusak. Lingkungan harus dijaga, dirawat dan tidak boleh dirusak,” ujarnya.
Bagi Muhammadiyah, Haedar menegaskan bahwa segala urusan harus dilakukan dengan baik. Sebagaimana persyarikatan dalam mengelola ribuan amal usaha, baik di bidang pendidikan, rumah sakit, maupun unit-unit bisnis dan badan usaha lainnya.
“Jadi kita harus berdaya. Dan itu pesan agama kan, bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai Allah ketimbang yang lemah. Kita tidak boleh menjadi, selalu tangan di bawah,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang mandiri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk soal isu tambang yang belakangan menjadi perbincangan publik.
“Jadi misalkan sekarang berbagai isu soal tambang kemudian menjadi seperti itu. Itu sebenarnya hal yang biasa saja. Ormas itu juga mampu lewat badan usahanya,” demikian Haedar Nashir. Red/HS
