Putraindonews.com, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono mengharapkan agar tingginya pengguna internet di Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai alat demokrasi.
“Kebutuhan biaya demokrasi luar biasa mahal,” kata Sugeng di Jakarta, Kamis (24/10), saat menyampaikan pidato kunci pada acara Dialog Demokrasi bertema “Masa Depan Demokrasi di Era Digital dalam Kepemimpinan Presiden Terpilih”.
Menurut ia, saat ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 275 juta jiwa dan dari data tersebut, pengguna internet mencapai 78 persen. Bahkan jumlah telepon seluler jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk.
Dengan jumlah tersebut, lanjut Sugeng, perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan demokrasi di Indonesia yang saat ini menelan biaya mahal.
Selain itu, Badan Riset Inovasi Negara (BRIN) juga telah meriset penggunaan electronic vote (pemungutan suara berbasis elektronik) dan ini harus terus dikembangkan ke arah yang lebih positif.
“Ternyata jumlah gadget lebih banyak dari jumlah penduduk, penggunaan internet juga sudah 78 persen, dan pengguna internet itu usia 15 hingga 65 tahun. Inilah yang menyebabkan kenapa digital ini harus menjadi alat demokrasi,” tuturnya.
Sugeng menambahkan bahwa dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia, sekitar 97 persen telah terekam pada KTP elektronik. Hal ini bisa menjadi modal bagi negara untuk memberlakukan electronic vote.
“Kalau suatu saat nanti menggunakan e-voting maka bisa dengan berbasis NIK,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori mengatakan bahwa tujuan diadakannya dialog dengan tema “Masa Depan Demokrasi di Era Digital Dalam Kepemimpinan Presiden Terpilih” untuk mendiskusikan strategi pemanfaatan ruang digital.
“Diskusi ini untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan menjunjung nilai-nilai demokrasi pada era digital,” katanya. Red/HS
