Putraindonews.com – Jakarta | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang juga tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional mendukung kehadiran Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific di Badan Pusat Statistik (BPS).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menuturkan bahwa tujuannya adalah mengakselerasi pemanfaatan big data untuk menghasilkan data statistik yang cepat dan berkualitas dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan pemerintah berbasis data.
“Dengan komitmen yang tinggi dan hubungan yang baik dengan negara-negara di Kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific, memacu pertumbuhan ekonomi kawasan sebagai epicentrum dalam perubahan,” kata Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/11/23).
Di hadapan perwakilan negara Asia-Pasifik, dia menyampaikan pemanfaatan big data dan data science pada sektor pemerintahan akan memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, perencanaan yang lebih efisien, serta memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin birokrasi harus berdampak, birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan cepat, dengan dukungan pemerintahan digital dan kebijakan Satu Data.
Dengan berbagai tantangan global yang muncul, maka Digital Government memerlukan terobosan pada digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency untuk mengakselerasi ketercapaian prioritas pembangunan nasional.
Dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045 pihaknya telah merancang rencana transformasi digital dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga 2045, termasuk di dalamnya optimalisasi data exchange serta pemanfaatan big data dan kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan pemerintah melalui keterpaduan layanan digital nasional dan peningkatan perekonomian. Red/HS
